Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad/Net

Politik

Kamrussamad: Presiden Dan Menkeu Bisa Berganti, Tapi Utang Tetap Harus Dibayar Oleh Rakyat Indonesia

RABU, 23 JUNI 2021 | 14:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hantaman keras pandemi Covid-19 selama setahun lebih membuat pertumbuhan ekonomi nasional babak belur. Pemerintah pun terus berutang kepada pihak luar negeri untuk menambal kekurangan akibat merosotnya pemasukan negara dari berbagai sektor.

Kondisi ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kian khawatir utang negara tidak bisa dibayarkan dalam waktu yang singkat.

Pasalnya, utang Indonesia pada 2020 saja telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yakni rasio debt service terhadap penerimaan negara sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen sampai 35 persen.


Makin bertumpuknya utang ini membuat anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mempertanyakan semangat Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal spending better yang seakan terabaikan.

"Tagline spending better Menkeu terabaikan?” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, perencanaan dan pengelolaan pinjaman/utang yang bersumber dari luar negeri, dalam negeri, SBN (SUN & SBSN), serta sumber lainnya harus dikelola secara pruden atau hati-hati.

"Karena menyangkut beban rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa utang negara yang menumpuk ini akan menjadi beban berat yang harus dipikul oleh pemerintah selanjutnya. Sehingga pemerintah saat ini harus memikirkan dengan baik cara membayarkan utang-utangnya jangan sampai membebani rakyat Indonesia.

"Presiden dan Menteri Keuangan bisa berganti tapi utang tetaplah harus dibayar oleh Rakyat Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya itu, Legislator asal DKI Jakarta ini juga mengatakan, pemerintah bersama BPK dan BPKP serta KPK harus memeriksa potensi korupsi dalam pengelolaan utang negara.

“Seperti dugaan adanya calo utang menarik sejumlah fee tertentu pada setiap pinjaman. Spending Better yang menjadi tagline Kementerian Keuangan harus dibuktikan outcome-nya,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya