Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an/RMOL

Politik

Jokowi 3 Periode Tanda Kemunduran Demokrasi, Merusak Regenerasi Kepemimpinan Nasional

RABU, 23 JUNI 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana Joko Widodo perlu menjabat tiga periode menandakan terjadi kemunduran demokrasi.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rab (23/6).

Menurut Ali Rif'an, suara Jokowi tiga periode menciderai semangat demokratisasi yang telah diperjuangkan oleh para aktivis reformasi.


"Wacana ini menandakan kemunduran demokrasi karena begitu muncul sebenarnya menciderai semangat demokrastiasi yang dibangun aktivis 98," demikian analisa Ali Rif'an, Rabu (23/6).

Dalam analisa Ali Rif'an, wacana ini tidak berdiri sendiri. Ia meyakini ada orang dibelakangnya yang melatarbelakangi kelompok yang mendekalarasikan Seknas Jokowi Prabowo yang kemarin diinisasi oleh M. Qodari.

Ia mengaku khawatir setelah wacana ini muncul justru ada kode dari Istana yang menyambut wacana tersebut.

"Bahwa pasti asap ada api, saya tidak yakin deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo berdiri sendiri, pasti ada orang dibelakangnya, ini yang harus dicari," jelasnya.

Selain itu, menurut mantan Manajer Riset Poltracking ini, wacana presiden tiga periode menciderai regenerasi kepemimpinan nasional.

Ia mengaku khawatir, kalau benar presiden menjadi tiga periode maka Indonesia sebagai negara dengan prototype negara demokrasi akan runtuh.

"Memang boleh saja menyampaikan aspirasi, tapi khawatirnya aspirasi ini by design, ini bukan masyarakat biasa ini desain elite, kalau DPR setuju selesai sudah," pungkas Ali Rif'an.

Seknas Jokowi-Prabowo diresmikan beberapa hari lalu.

Inisiator Jokowi-Prabowo maju Pilpres 2024, M. Qodari menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa ide itu ia dengungkan karena tidak ingin  gesekan Pilpres terjadi seperti tahun 2019 silam.

Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo proses demokratisasi Pilpres 2024 akan jauh lebih kondusif.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya