Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an/RMOL

Politik

Jokowi 3 Periode Tanda Kemunduran Demokrasi, Merusak Regenerasi Kepemimpinan Nasional

RABU, 23 JUNI 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana Joko Widodo perlu menjabat tiga periode menandakan terjadi kemunduran demokrasi.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rab (23/6).

Menurut Ali Rif'an, suara Jokowi tiga periode menciderai semangat demokratisasi yang telah diperjuangkan oleh para aktivis reformasi.

"Wacana ini menandakan kemunduran demokrasi karena begitu muncul sebenarnya menciderai semangat demokrastiasi yang dibangun aktivis 98," demikian analisa Ali Rif'an, Rabu (23/6).

Dalam analisa Ali Rif'an, wacana ini tidak berdiri sendiri. Ia meyakini ada orang dibelakangnya yang melatarbelakangi kelompok yang mendekalarasikan Seknas Jokowi Prabowo yang kemarin diinisasi oleh M. Qodari.

Ia mengaku khawatir setelah wacana ini muncul justru ada kode dari Istana yang menyambut wacana tersebut.

"Bahwa pasti asap ada api, saya tidak yakin deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo berdiri sendiri, pasti ada orang dibelakangnya, ini yang harus dicari," jelasnya.

Selain itu, menurut mantan Manajer Riset Poltracking ini, wacana presiden tiga periode menciderai regenerasi kepemimpinan nasional.

Ia mengaku khawatir, kalau benar presiden menjadi tiga periode maka Indonesia sebagai negara dengan prototype negara demokrasi akan runtuh.

"Memang boleh saja menyampaikan aspirasi, tapi khawatirnya aspirasi ini by design, ini bukan masyarakat biasa ini desain elite, kalau DPR setuju selesai sudah," pungkas Ali Rif'an.

Seknas Jokowi-Prabowo diresmikan beberapa hari lalu.

Inisiator Jokowi-Prabowo maju Pilpres 2024, M. Qodari menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa ide itu ia dengungkan karena tidak ingin  gesekan Pilpres terjadi seperti tahun 2019 silam.

Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo proses demokratisasi Pilpres 2024 akan jauh lebih kondusif.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

UPDATE

Perusahaan Tambang Wajib Beri Ruang kepada Kampus untuk Riset

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:40

LIB Apresiasi Respons Cepat Panpel dan Keamanan Menangani Kericuhan Usai Laga Persija Vs Persib

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:21

Kewenangan Absolut Jaksa Lewat Revisi UU Kejaksaan Ancam Demokrasi

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:59

Disepakati DPR dan Pemerintah, Perguruan Tinggi Dapat Konsesi Tambang Lewat BUMN

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:40

Diperiksa soal Kasus Razman, Hotman Sebut Penyidik Fokus ke Kata-kata Kasar di Ruang Sidang

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:20

Bareskrim Periksa PT TRPN Terkait Pembongkaran Pagar Laut Bekasi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:59

Penjualan Atap Asbes Harus Cantumkan Label Peringatan, Konsumen Terlindungi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:47

Prabowo Atasi Jepang, IHSG Tembus 6.800

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Aksi Indonesia Gelap Berakhir Tanpa Kisruh

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Meniti Buih Reunifikasi Korea

Senin, 17 Februari 2025 | 23:13

Selengkapnya