Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an/RMOL

Politik

Jokowi 3 Periode Tanda Kemunduran Demokrasi, Merusak Regenerasi Kepemimpinan Nasional

RABU, 23 JUNI 2021 | 05:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana Joko Widodo perlu menjabat tiga periode menandakan terjadi kemunduran demokrasi.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rab (23/6).

Menurut Ali Rif'an, suara Jokowi tiga periode menciderai semangat demokratisasi yang telah diperjuangkan oleh para aktivis reformasi.


"Wacana ini menandakan kemunduran demokrasi karena begitu muncul sebenarnya menciderai semangat demokrastiasi yang dibangun aktivis 98," demikian analisa Ali Rif'an, Rabu (23/6).

Dalam analisa Ali Rif'an, wacana ini tidak berdiri sendiri. Ia meyakini ada orang dibelakangnya yang melatarbelakangi kelompok yang mendekalarasikan Seknas Jokowi Prabowo yang kemarin diinisasi oleh M. Qodari.

Ia mengaku khawatir setelah wacana ini muncul justru ada kode dari Istana yang menyambut wacana tersebut.

"Bahwa pasti asap ada api, saya tidak yakin deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo berdiri sendiri, pasti ada orang dibelakangnya, ini yang harus dicari," jelasnya.

Selain itu, menurut mantan Manajer Riset Poltracking ini, wacana presiden tiga periode menciderai regenerasi kepemimpinan nasional.

Ia mengaku khawatir, kalau benar presiden menjadi tiga periode maka Indonesia sebagai negara dengan prototype negara demokrasi akan runtuh.

"Memang boleh saja menyampaikan aspirasi, tapi khawatirnya aspirasi ini by design, ini bukan masyarakat biasa ini desain elite, kalau DPR setuju selesai sudah," pungkas Ali Rif'an.

Seknas Jokowi-Prabowo diresmikan beberapa hari lalu.

Inisiator Jokowi-Prabowo maju Pilpres 2024, M. Qodari menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa ide itu ia dengungkan karena tidak ingin  gesekan Pilpres terjadi seperti tahun 2019 silam.

Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo proses demokratisasi Pilpres 2024 akan jauh lebih kondusif.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya