Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad/Net

Politik

Usul Lockdown Parsial Usai Kasus Positif Tembus 2 Juta, Indef: Kita Bukan China Atau Vietnam Yang Kuat

SELASA, 22 JUNI 2021 | 19:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan pengendalian Covid-19 yang diambil pemerintah dengan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro masih belum efektif.

Begitu Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menanggapi kebijakan terbaru pemerintah untuk mengendalikan lonjakan kasus positif Covid-19 yang totalnya sudah tembus ke angka 2.018.133 kasus.

"PPKM Mikro ini kan beda-beda tipis sama yang kemarin. Cuma dikurangi jam operasional mal dari jam 9 (malam) jadi jam 8 (malam). Perkantoran, dari yang 50 persen ke 75 persen. Jadinya tipis, enggak langsung drastis (penekanan kasusnya)," ujar Tauhid saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).

Tauhid mengkalkulasi, dampak ekonomi akibat pengetatan PPKM Mikro kali ini sudah pasti akan terjadi. Karena pada PPKM sebelumnya, hal itu sudah terjadi di industri perkantoran yang aturannya membatasi jumlah karyawan sebanyak 50 persen work from home (WFH) dan 50 persen lainnya work from office (WFO).

"50 persen saja macet (industri perkantoran)," imbuhnya.

Maka dari itu, daripada pemerintah mengambil kebijakan yang serba tanggung, Tauhid menyarankan agar pemerintah mengambil langkah tegas berupa penguncian (lockdown) secara parsial atau khusus di wilayah yang masuk zona merah.

Karena menurutnya, Indonesia sebagai sebuah negara tidak bisa mengambil langkah yang sama dengan negara-negara yang tergolong maju. Di mana dalam kebijakan mereka memastikan pengendalian Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan baik.

"Parsial lockdown saya kira memungkinkan lah. Tapi pada beberapa wilayah yang paling parah, enggak perlu semua. Seperti di Jakarta itu kan ada yang merah betul, itu memang harus dilakukan. Karena, satu lebih manageabel, kedua anggaran dan sumber daya kita terbatas," tutur Tauhid.

"Ini cara paling efektif menekan laju Covid lebih luas. Karena kita bukan negara China atau Vietnam yang pemerintahnya cukup kuat untuk bisa menjaga itu semua (ekonomi dan pandemi Covid-19). Kita masih terlalu bebas dan sulit untuk bisa satu pandangan," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya