Berita

Pengamat komunikasi Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Usia Ibukota 494 Tahun, Jamiluddin Ritonga: Jakarta Perlu Kebijakan Berwawasan Lingkungan

SELASA, 22 JUNI 2021 | 02:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tepat pada tanggal 22 Juni Ibukota Jakarta merayakan kelahirannya. Usianya menginjak 494 tahun.

Pengamat komunikasi Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kemajuan pembangunan fisik tampak begitu pesat.

Namun demikian, Jamiluddin menilai, pembangunannya terkesan kurang tertata baik. Akibatnya, Jakarta terkesan hanya seperti kampung yang luas, bukan selayaknya perkotaan modern.


"Penghuni Jakarta juga tampak semakin individualistis. Masing-masing mementingkan dirinya daripada kepentingan warga yang lebih luas," demikian kata Jamiluddin, Senin (21/6).

Dalam pandangan mantan Dekan Fikom IISIP ini, antara satu dan warga lainnya memang saling berinteraksi tapi tidak terlihat kehangatan.

Kata Jamiluddin, warga ibukota memiliki empati terhadap sesama warga tampak yang sangat rendah.

Padahal, kata Jamiluddin, slogan Jakarta adalah "maju kotanya bahagia warganya".

Slogan ini tentunya harus tercermin pada kemajuan kotanya. Selain tertata rapih dan terintegrasi, idealnya kota Jakarta bersahabat dan harmoni dengan lingkungan.

Kalau kondisi kotanya semacam itu, baru dimungkinkan bahagia warganya.

Jamiluddin kemudian mengusulkan untuk mewujudkan hal itu, Jakarta perlu mengeluarkan kebijakan yang berbasi lingkungan.

"Tampaknya perlu mengambil kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada lingkungan. Tujuannya agar kota Jakarta menyatu dengan lingkungan," demikian analisa Jamiluddin.

Dampak positif dari kebijakan berbasi lingkungan, tambah Jamiluddin adalah dapat meminimalisir emisi di Jakarta.

"Bahkan harmoni dengan lingkungan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi banjir," tandas Jamiluddin.

Selain itu, perlu diambil kebijakan komunikasi untuk menghilangkan sekat-sekat warga Jakarta, baik dilihat dari status sosial ekonomi dan etnis.

"Kebijakan komunikasinya diarahkan untuk membuka ruang komunikasi horizontal dan bottom up agar sekat-sekat perbedaan status sosial ekonomi diminimalkan," pungkas Jamiluddin.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya