Berita

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis/Net

Hukum

Margarito Kamis: Sudah Tepat KPK Tidak Respon Tudingan ICW

SENIN, 21 JUNI 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sikap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron yang tidak menanggapi tudingan miring Indonesia Corruption Watch (ICW), dinilai sudah tepat.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, tudingan ICW pada Nurul Ghufron soal ketidakmampuan menjawab pertanyaan dari Komnas HAM soal siapa yang mengeluarkan ide untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) memang sewajarnya diabaikan.

"Tidak usah ditanggapi, karena apa semuanya sudah terjadi dan yang paling penting yang paling pokok adalah bukan soal ide siapa yang melakukan itu," kata Margarito saat dihubungi, Senin (21/6).


"Penanggung jawab (TWK) ada pada yang mengetesnya itu dan tidak perlu dijelaskan, dan menurut saya sikap Ghufron itu betul. Itu kan amanat undang-undang," imbuhnya.

Margarito menyebutkan, lolos dan tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar. Terpenting adalah KPK melakukan TWK sudah sesuai dengan aturan hukum, sebab TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang-undang.

"Orang yang teskan ada yang lulus dan tidak lulus, itu standar saja, di mana-mana orang tes pasti ada yang lulus dan tidak lulus memang begitu, kalau tidak lulus tidak boleh? Enggak bisa kan. Jadi KPK tidak usah pusing lah dengan semua hal yang sedang terjadi sekarang ini," terangnya.

Margartio menyarankan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lain untuk fokus saja pada pemberantasan korupsi. KPK tidak perlu juga memikirkan dan merespon manuver dari 75 pegawai yang gagal lolos TWK.

"Saya sarankan buat Firli Bahuri dan kawan-kawan sampingkan saja hal-hal yang sedang berkembang ini ajak mereka bertempur di pengadilan," ucapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya