Berita

Joko Widodo bersama Prabowo Subianto dalam satu kesempatan/Net

Politik

Ray Rangkuti Anggap Wacana Jokowi-Prabowo Angan-angan Yang Tanggung, Kenapa?

SABTU, 19 JUNI 2021 | 20:23 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mendorong Joko Widodo agar berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tidak akan berdampak signifikan terhadap konstitusi. Wacana ini hanya berimplikasi politisi, khususnya di internal PDIP sendiri.

Demikian antara lain disampaikan pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6). Dengan wacana ini, sejurus dengan dorongan agar Joko Widodo menjabat sebagai Presiden tiga periode.

"Ide tiga priode itu bukan kebutuhan ajek konstitusi bernegara. Pertimbangannya sangat pragmatis politis. Di luar itu, sangat personal," kata Ray.


Menurut Ray, kalau Jokowi dipasangkan dengan Prabowo maka memupuskan sementara pendapat soal pasangan Prabowo-Puan Maharani  "Sudah terlalu lama pak Prabowo jadi capres, eh..begitu peluangnya terbuka luas malah didudukan di kursi Cawapres," tandas Ray.

Disamping itu, Ray amat yakin wacana ini akan ditolak oleh PDI Perjuangan maupun Gerindra. Pasalnya jika hal tersebut dilakukan bisa menghambat regenerasi kepemimpinan nasional, sekaligus regenerasi kepemimpinan di internal parpol.

"Banyak kader potensial partai tertahan karirnya. Baik sebagai calon pemimpin nasional, maupun sebagai pemimpin partai," tandas Ray.

Disisi lain, wacana Jokowi-Prabowo dianggap angan-angan yang tanggung. Sebab, kata Ray, mengapa hanya mendorong agar Jokowi menjadi Presiden selama tiga periode saja bukan tanpa batas yang saat itu dipakai oleh rezim Orde Lama maupun Orde Baru.

"Presiden tanpa batasan masa priode itu setidaknya punya akar historis dalam konstitusi kita. Era kepemimpinan Orde Baru misalnya, konstitusi tidak membatasi masa jabatan presiden. Artinya, kalau usulan jangan tanggung. Jangan hanya tiga priode tapi bisa selamanya. Angan-angan kok dicicil," sindir Ray.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya