Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Gagal Tangani Covid-19, Dalih Ekonomi Tak Didapat Kesehatan Pun Terganggu

SABTU, 19 JUNI 2021 | 04:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo dinilai gagal menyusun rencana penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat akibat gagalnya rencana penanganan Jokowi dampaknya sampai saat ini penanganan Covid-19 terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan efektif.

"Jokowi gagal bahkan dalam merencanakan, sehingga penanganannya hingga saat ini terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan tepat," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).


Dampak lain gagalnya kebijakan Jokowi, membuat para kepala daerah seperti tidak memiliki peta kerja penanganan yang jelas.

Ditambah lagi, Dedi memandang penanganan di tingkat nasional kerap tidak konsisten. Salah satu dalihnya selalu ekonomi.

"Padahal yang kita lalui justru kehilangan keduanya, ekonomi tidak didapat, kesehatan pun tetap terganggu," demikian kata Dedi.

Dalam situasi melonjaknya kasus Covid-19 seperti saat ini, Jokowi perlua melakukan sistem komando yang jelas antara pusat dan daerah.

Dedi juga menyarankan, Jokowi harus memerintahkan para kepala daerah untuk tidak melakukan safari politik.

Dedi mengkhawatirkan, kasus Covid-19 akan semakin meningkat saat para kepala daerah gencar sosialisasi demi merebut ruang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2024 mendatang.

"Turunkan perintah pada seluruh kepala daerah agar berhenti safari politik, termasuk gencar lakukan sosialisasi kontestasi Pilpres 2024, baik  secara terbuka maupun terselubung," demikian saran Dedi.

Sampai Jumat (18/6) total kasus aktif di seluruh Indonesia sebanyak 130.096 kasus aktif.

Total kasus sejak muncul pada 2 Maret 2020 silam sudah 1.963.266 kasus. Kematian yang diakibatkan virus asal Kota Wuhan, China itu sudah menyentuh 54.043 orang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya