Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net

Politik

Kasus Covid-19 Melonjak, Fahira Idris Usul Pertemuan Tatap Muka Ditunda

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 23:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Lonjakan kasus virus corona baru (Covid-19) di beberapa daerah dalam beberapa minggu belakangan ini mendapat perhatian dari kalangan wakil rakyat.

Tingginya kasus Covid-19 mengharuskan adanya berbagai aturan pengetatan kembali seperti peningkatan persentase karyawan bekerja dari rumah dan pengurangan jam operasional pusat-pusat keramaian untuk mengendalikan laju penyebaran virus.

Anggota DPD RI yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris mengharapkan para kepala daerah terutama yang di wilayahnya terjadi lonjakan kasus menunda sementara implementasi PTM terbatas pada Juli mendatang.


Selain itu, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Kata Fahira, idealnya rencana PTM ini ditunda terlebih dahulu, terutama di wilayah yang terjadi lonjakan kasus.

Fahira sepakat diadakan PTM apabila laju penularan dapat dikendalikan dan proses vaksinasi terutama tenaga pendidik sudah selesai.

Sementara, bagi daerah yang sudah melakukan PTM terbatas dan daerahnya saat ini terjadi lonjakan kasus, PTM sebaiknya dihentikan dulu hingga penularan dapat dikendalikan dan jumlah orang yang divaksinasi di daerah tersebut juga sudah memenuhi target.

“Kita harus benar-benar waspada dan benar-benar bersabar dalam melonggarkan berbagai pembatasan karena lonjakan kasus yang terjadi saat ini bersamaan dengan hadirnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/6).

Menurut Fahira, keputusan penundaan PTM terbatas di daerah yang sedang terjadi lonjakan kasus mau tidak mau harus ditempuh.  

Sebabnya, walaupun sifatnya terbatas, mobilitas peserta didik pulang-pergi dari rumah ke sekolah dan interaksi antarpeserta didik di sekolah di wilayah yang sedang terjadi lonjakan kasus, berpotensi terjadi penularan.

“Penundaan PTM terbatas ini mungkin membuat banyak orang tua atau siswa kecewa, tetapi langkah ini harus kita tempuh. Semoga lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah bisa segera dikendalikan,” pungkas Fahira.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya