Sinergi Hadapi Pandemi, Kepala Daerah Harus Tahu Skala Prioritas Dan Tak Cari Panggung Sendiri

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia akan sulit diatasi bila hanya dilakukan pemerintah pusat. Perlu ada sinergi antara pusat dan pemerintah daerah agar pandemi yang hingga kini masih melanda segera berakhir.

Secara khusus, Presiden AHLINA Institute, Dr Tifauzia Tyassuma meminta para kepala daerah untuk mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan kebijakan soal penanganan pandemi.

"Jangan dia buru-buru, kemudian latah untuk melakukan rem mendadak atau lockdown. Kebijakan para gubernur di daerah-daerah itu sangat penting," kata Tifauzia dalam diskusi publik bertema 'kasus Covid-19 naik signifikan, kepala daerah sibuk pencitraan' secara virtual, Jumat (18/6).

Ia pun menjabarkan data mengenai tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) dengan ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah daerah.

"Kita bisa melihat keseriusan daerah dari CFR, fakses, dan nakes. Misalkan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau ketiga ini tidak disikapi dengan serius, bisa bahaya," lanjutnya.

Dari beberapa daerah yang ia contohkan, Jawa Tengah menjadi daerah yang dinilai kurang siap menghadapi pandemi berdasarkan data penanganan per Juni 2021.

"Saat terjadi ledakan kasus, si provinsi kuat enggak? Ternyata DKI dan Jabar faskes dan nakes masih oke. Tapi itu tidak terjadi di Jawa Tengah," paparnya.

Senada dengan Dr Tifauzia, Koordinator Nasional Sahabat Airlangga, Deden Nasihin menyebut pemerintah daerah harus fokus pada penanganan pandemi Covid-19, bukan mencari panggung sendiri.

Selain itu, kebijakannya pun harus sejalan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

"Para kepala daerah harus menentukan skala prioritas, yang lebih urgent. Saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa bersinergi dengan kebijakan pusat, harus diterjemahkan dengan baik oleh daerah," sambung Deden dalam diskusi yang sama.

Sejauh ini, pemerintah pusat sudah menjalankan program nyata dalam menghadapi pandemi Covid-19, seperti halnya program Kartu Prakerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

"Sudah banyak program-program Pak Airlangga (Ketua KPC PEN) yang baik dan harus diterjemahkan oleh kepala daerah. Belum lagi program vaksinasi," tandasnya.