Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengikuti 8th ADMM Plus secara virtual/Ist
Fokus pembangunan ekonomi perlu dibarengi dengan membangun sektor pertahanan melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) bila ingin menempatkan Indonesia kuat di kawasan Indo-Pasifik, termasuk ASEAN.
Bila kedua hal itu lemah, maka posisi Tanah Air tak strategis berhadapan dengan negara lainnya.
"Pembangunan pertahanan harus diimbangi dengan pembangunan ekonomi," kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertamina, Ian Montratama kepada wartawan, Jumat (18/6).
Ia menjelaskan, pembangunan pertahanan sebenarnya telah dimulai sejak pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditandai dengan terbitnya kebijakan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dan terbagi menjadi tiga tahap.
Namun pada pelaksanaannya, anggaran pertahanan tidak mencukupi. Alokasi anggaran pertahanan Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PSDB) masih jauh dari rata-rata.
"Yang jadi masalah, kebijakan itu tidak didukung anggaran pertahanan yang mencukupi. Akhirnya beliau harus berkompromi dan (alokasi anggaran alutsista) di bawah 1% (dari PDB)," jelasnya.
Di era Presiden Joko Widodo ini pun sudah terlihat keinginan pemerintah membangun pertahanan, sekali pun masih dalam rencana draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemenhan-TNI Tahun 2020-2044.
Bila rancangan Perpres ini terealisasi, ia meyakini akan menjadi terobosan karena kontraknya dilakukan di awal namun pengadaannya jangka panjang selama 25 tahun.
"Hal tersebut membuat postur pertahanan terbangun secara utuh, berimbang dan hanya akan diadakan nanti setiap 20 tahun sekali (sesuai periode RPJPN)," urainya.
Hal ini baik karena bila pola perencanaan dan anggaran yang pernah diterapkan, pembangunan akan berjalan lambat sesuai ketersediaan anggaran. Hal ini berisiko mengingat kebijakan berpeluang berubah ketika pimpinan berganti.
"Risiko lainnya, harga alutsista meningkat sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahunnya. Jika kita membeli banyak di depan, kita dapat menghindari risiko tingkat inflasi harga alutsista. Lebih banyak alutsista yang dapat kita adakan dengan anggaran yang sama," ujarnya.
Sejauh ini, ia melihat tidak adanya pembangunan pertahanan membuat posisi Indonesia masih lemah. Hal inilah yang mendasari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memberi apresiasi kedewasaan AS dan China dalam penyelesaian konflik dalam pertemuan 8th ADMM Plus, Rabu lalu (16/6).
Dalam pertemuan 8th ADMM Plus secara virtual dari Kantor Kemhan, Prabowo sempat membicarakan isu-isu aktual yang sedang dihadapi ASEAN, salah satunya konflik AS dan China di LCS.
Dirinya membahas masalah tersebut mengingat ASEAN bagian dari kawasan Indo-Pasifik, yang dihuni lebih dari separuh penduduk dunia, 70 persen output ekonomi global diproduksi, dan dua pertiga dari seluruh kegiatan ekonomi dunia.
