Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh/Net
Partai Nasdem rencananya akan melaksanakan Konvensi Calon Presiden (Capres) pada 2022. Konvensi ini tidak akan melibatkan ketua umum partai politik.
"Keinginan Nasdem akan melaksanakan konvensi tentu layak diapresiasi. Sebab, melalui konvensi proses pencalonan capres lebih transparan dan demokratis," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, Jumat (18/6).
Setiap anak bangsa diberi ruang seluas-luasnya ikut berkompetisi untuk mendapat tiket capres. Kompetisi terbuka ini memastikan calon yang terpilih benar-benar melalui seleksi ketat dengan melibatkan masyarakat.
"Jadi, masyarakat tahu kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi. Hal itu akan membantu pemilih nantinya dalam menentukan pilihannya saat Pilpres. Pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung," ujar Jamiluddin.
Masalahnya adalah, calon yang terpilih belum tentu dapat diusung Nasdem. Sebab, Nasdem dengan perolehan suara pada Pileg 2019 hanya 9,05, tentunya tidak bisa sendiri mengusung capres. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas presiden.
Untuk berkoalisi, Nasdem juga akan menghadapi kendala karena sudah menetapkan ketua umum partai politik tidak bolek ikut konvensi.
Padahal, beberapa ketua umum partai politik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY), juga disinyalir akan dicalonkan oleh partainya pada Pilpres 2024. Partai politik tersebut dengan sendirinya akan sulit berkoalisi dengan Nasdem.
"Demokrat dan PAN dengan tegas sudah menyatakan tidak akan ikut konvensi. Bahkan PKB memandangnya sebagai isapan jempol belaka," kata Jamiluddin.
Jelas dia, kalau hasil konvensi akhirnya tak dapat diusung pada Pilpres 2024, maka akan dapat menjadi bumerang pada Nasdem. Para calon yang ikut konvensi dan masyarakat luas akan menilai Nasdem sebagai partai abal-abal yang penuh spekulasi.
Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem, yang tentunya berimplikasi pada Pileg dan Pilpres 2024.
"Jadi, partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh resiko. Semoga Nasdem menyadari hal itu," ucap Jamiluddin.
