Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani/Net
Serangan udara Israel ke Jalur Gaza baru-baru ini telah merusak gencatan senjata yang disepakati 20 Mei lalu. Tindakan itu juga membuat Bahrain mempertanyakan komitmen pemerintahan baru Israel yang dipimpin Perdana Menteri Naftali Bennett.
Pada September 2020, Bahrain bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani kesepakatan damai untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, atau dikenal Abraham Accords.
Kesepakatan damai itu berisi dua negara Arab itu setuju melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dengan imbalan penundaan rencana aneksasi Israel atas sebagian besar wilayah di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani pada Rabu (16/6) mengatakan pihaknya telah menghubungi pemerintahan baru Israel untuk menanyakan kebijakan Israel untuk upaya perdamaian di kawasan melalui solusi dua negara dan resolusi internasional.
"Al Zayani menyatakan keinginannya untuk berkomunikasi dengan mitranya dari Israel dalam kerangka deklarasi mendukung perdamaian yang ditandatangani antara kedua negara, untuk mendorong proses perdamaian di kawasan untuk mencapai keamanan, stabilitas, dan pembangunan untuk kepentingan rakyat," lapor kantor berita resmi Bahrain,
BNA Manama.
Kendati begitu, di dalam kesepakatana normalisasi, tidak ada ketentuan terkait serangan Israel ke Gaza. Bahkan ketika serangan 11 hari di Gaza, para penandatangan perjanjian tetap diam.
Pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan kepada penandatangan perjanjian yang hadir bahwa pembantaian anak-anak Palestina mengikuti normalisasi.
“Jangan salah: Israel hanya mengerti bahasa perlawanan dan rakyat Palestina berhak sepenuhnya atas hak mereka untuk membela diri,†tambahnya.
Di sisi lain, di Bahrain, pengunjuk rasa berkumpul di Manama untuk memprotes pemboman tersebut. Namun, pemerintah Bahrain tetap bungkam.
