Berita

Ilustrasi/Repro

Politik

Soal Munas VIII Di Kendari, Kadin Aceh Minta Tak Ditunda

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 07:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar akan ditundanya pelaksanan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia VIII di Kendari memicu pro dan kontra.

Pelaksana tugas Ketua Kadin Aceh, Muhammad Mada alias Cek Mada, keberatan jika pelaksanan Munas Kadin Indonesia ditunda. Penundaan akan sangat berpengaruh terhadap roda organisasi.

“Apalagi Ketua (Rosan Perkasa Roeslani) diangkat Pak Presiden sebagai Duta Besar Amerika Serikat,” ucap Cek Mada kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (17/6).


Cek Mada mengatakan, periode kepengurusan di Kadin berakhir sekitar 6 bulan lalu. Pandemi Covid-19 memaksa Kadin memperpanjang masa tugas kepengurusan Rosan.

Namun saat ini, penundaan Munas bukanlah opsi yang jadi pilihan Kadin. Kadin, kata dia, harus dipimpin oleh ketua dan kepengurusan definitif.

Pelaksanaan Munas VIII Kadin Indonesia awalnya direncanakan digelar di Nusa Dua, Bali, 2-4 Juni 2021. Lokasi acara lantas digeser ke Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni 2021.

Namun sejumlah pihak meminta munas kembali ditunda. Padahal, jumlah peserta yang hadir tidak akan membeludak seperti yang disangka. Panitia, juga telah menyiapkan akomodasi agar pelaksanaan munas tersebut tetap berlangsung aman, sesuai dengan protokol kesehatan.

Lanjut Cek Mada, setiap provinsi akan mengirimkan tiga orang peserta ditambah satu orang peninjau. Seharusnya, dalam kondisi normal, setiap provinsi mengirimkan dua peninjau. Sebagai pengganti, seorang peninjau lain akan mengikuti munas secara virtual.

Jika dihitung, jumlah peserta yang hadir maksimal 166 peserta. Di luar para peserta itu, anggota Kadin yang datang tidak diperkenankan untuk masuk ke areal inti.

“Sehingga tidak akan ada kerumunan. Jumlah peserta dikontrol dan sangat terbatas,” jelasnya.

Lagi pula, tegas Cek Mada, areal pelaksanaan munas tidak didisain untuk menampung banyak orang.

Dirinya haqul yakin pengurus Kadin pusat telah mempertimbangkan hal teknis agar pelaksanaan Munas tidak menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

“Kami minta munas ini tidak ditunda-tunda lagi,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya