Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno/Net

Politik

Cegah Ketergantungan Vaksin Impor, Komisi VII DPR Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19, Lembaga Eijkman dan Dr. dr. Terawan Agus Putranto membahas hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno menegaskan, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor vaksin terus-menerus. Apalagi di saat yang sama anak bangsa mampu mengembangkan vaksin dalam negeri.

"Kita tidak boleh bergantung pada impor vaksin terus menerus, di saat anak bangsa mampu mengembangkan vaksin dalam negeri," tegas Eddy, Kamis (17/6).


Sekjen DPP PAN itu mengatakan DPR akan memberikan dukungannya terhadap vaksin dalam negeri agar tidak ketergantungan dengan vaksin impor.

"Melalui forum ini Komisi VII DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal secara seksama agar Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara dapat segera dipercepat uji klinisnya dan memasuki fase produksi dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama lagi," katanya.

Eddy meminta agar Lembaga Eijkman diberi anggaran yang lebih instrumental karena Vaksin Merah Putih identik dengan kemandirian dan kedaulatan vaksin bagi Indonesia

"Minimnya dana riset dan pengembangan Lembaga Eijkman serta anggaran yang belum turun secara utuh harus diatasi agar Produksi Vaksin Merah Putih bisa disegerakan," tegasnya.

Untuk Vaksin Nusantara, Eddy menyoroti persoalan yang dihadapi penggagasnya Dr. dr. Terawan Agus Putranto yang terhambat melaksanakan uji klinis tahap III karena adanya pembatasan dari sejumlah lembaga negara.

"Mengapa penelitian untuk mengembangkan Vaksin Nusantara yang berbasis dendritik distop? Padahal kita justru harus mendorong riset tersebut karena berpotensi melahirkan vaksin dalam negeri, sebagaimana halnya vaksin Nusantara," ucapnya.

"Oleh karena itu Komisi VII DPR RI akan menggagas Rapat Gabungan dengan Komisi dan para mitra terkait untuk mengurai hambatan-hambatan yang terjadi saat ini dalam rangka pengembangan dan produksi massal dari vaksin hasil kreasi anak bangsa," tutup Eddy melanjutkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya