Berita

Wakil Ketua MPR Arsul Sani/Net

Politik

Pemerintah Diminta Junjung Tinggi Keadilan Sosial Saat Mencari Sumber Pendapatan Negara

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah harus membuka semua potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dari sektor sumber daya alam (SDA).

Dorongan disampaikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani menanggapi adanya rencana pengenaan PPN sembako dan pendidikan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain.


“Di luar sektor riil atau yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, untuk bisa dikenakan pajak," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/6).

Politisi PPP ini mengingatkan bahwa setiap isu yang berakibat pada beban kepada masyarakat, maka secara tidak langsung akan dihadapkan dengan Pancasila dan UU.

Untuk itu, aspek keadilan sosial dalam mendapatkan sumber pendapatan negara harus dijunjung tinggi. Apalagi, di satu sisi pemerintah sedang memberikan keringanan pajak otomotif pada kelas menengah atas.

“Jadi bisa jadi kebijakan yang anomali kalau sekarang malah sembako dikenakan PPN," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya