Berita

Wakil Ketua MPR Arsul Sani/Net

Politik

Pemerintah Diminta Junjung Tinggi Keadilan Sosial Saat Mencari Sumber Pendapatan Negara

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah harus membuka semua potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dari sektor sumber daya alam (SDA).

Dorongan disampaikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani menanggapi adanya rencana pengenaan PPN sembako dan pendidikan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain.


“Di luar sektor riil atau yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, untuk bisa dikenakan pajak," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/6).

Politisi PPP ini mengingatkan bahwa setiap isu yang berakibat pada beban kepada masyarakat, maka secara tidak langsung akan dihadapkan dengan Pancasila dan UU.

Untuk itu, aspek keadilan sosial dalam mendapatkan sumber pendapatan negara harus dijunjung tinggi. Apalagi, di satu sisi pemerintah sedang memberikan keringanan pajak otomotif pada kelas menengah atas.

“Jadi bisa jadi kebijakan yang anomali kalau sekarang malah sembako dikenakan PPN," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya