Berita

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal (tengah)/RMOL

Politik

Sesuai Arahan Muhaimin, Fraksi PKB Tegas Tolak Pajak Sembako Dan Pendidikan

RABU, 16 JUNI 2021 | 16:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus segera menjelaskan detail dari draf revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang bocor dan bikin gaduh publik.

Salah satu poin yang disoroti masyarakat dari bocornya draf tersebut adalah wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan kebutuhan pokok alias sembako.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan, sesuai arahan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, PKB dengan tegas menolak rencana mengenakan PPN sembako yang bikin gaduh tersebut.


"PKB sebagaimana arahan dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar, tegas menolak perluasan objek pajak di sembako dan jasa pendidikan," tegas Cucun di sela-sela diskusi dengan tema "Perluasan Basis Pajak Di era Pandemi: Solusi Atau Frustasi?", di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

"Karenanya diharapkan kegaduhan atas rencana itu, segera diatasi. Jangan sampai mengganggu kestabilan negara dan politik, di tengah pandemi Covid-19 ini," imbuhnya.

Cucun menyebutkan, dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini, memang perluasan pajak bisa menjadi solusi bagi negara dalam menyelamatkan keuangan.

Tetapi, konteks Indonesia saat ini, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pasalnya, baru-baru ini pemerintah menerbitkan relaksasi pajak barang mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir orang daripada penerapan PPN sembako yang akan dirasakan dampaknya oleh seluruh elemen masyarakat.

"Ketika ada kelompok masyarakat tertentu yang menikmati subsidi dari pemerintah, mengapa tiba-tiba pemerintah ingin memajaki masyarakat yang sulit?" katanya.

"Jangan sampai arah reformasi perpajakan melalui RUU KUP ini terkesan parsial, hanya tertuju kepada beberapa pasal tertentu," lanjut Cucun.

Menanggapi hal itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, yang hadir juga sebagai pembicara, mengungkapkan, rencana pengenaan pajak bagi bahan pokok dan jasa pendidikan.

Pada prinsipnya, kata dia, UU Perpajakan sudah tepat, mengingat definisi dari pajak itu ditetapkan untuk barang dan jasa.

Namun dipastikan, rencana pengenaan pajak atas bahan pokok dan jasa pendidikan tersebut masih dalam bentuk draf yang dapat dibatalkan oleh DPR melalui pembahasan di Komisi XI.

"Selama ini bahan pokok dan jasa pendidikan menjadi bagian dari barang dan jasa yang bebas pajak, sementara secara konsep pajak semua barang dan jasa harus kena pajak. Tetapi pastinya pasal itu masih dapat dibatalkan melalui pembahasan di Komisi XI nantinya," ucap Suryo Utomo.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya