Berita

KSAD Jenderal Andika Perkasa (kanan) dan KSAL Laksamana Yudo Margono/Net

Politik

Andika Atau Yudo, Fraksi Nasdem Manut Pada Pilihan Presiden Jokowi

RABU, 16 JUNI 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Disebut-sebut, kandidat yang berpotensi menggantikan Marsekal Hadi adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Willy Aditya mengatakan, Jenderal Andika atau Laksamana Yudo berpotensi menggantikan Marsekal Hadi. Keduanya merupakan putra terbaik Indonesia yang pantas menjadi Panglima TNI mendatang.

"Keduanya adalah putra terbaik bangsa yang layak memimpin institusi TNI. Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa di antara keduanya," kata Willy, Rabu (16/6).


Anggota Komisi XI DPR itu mengingatkan, Presiden Jokowi yang berwenang memilih suksesor Marsekal Hadi, seraya menambahkan Fraksi Partai Nasdem bakal mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Jokowi nantinya.

"Nasdem tentu akan mendukung pilihan Presiden siapa pun yang akan dipilihnya, sebagai wujud komitmen Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah," katanya.

Legislator Nasdem dari dapil Jawa Timur itu menyebutkan, siapa nantinya yang dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI harus didukung. Dia meyakini tak akan sulit bagi Jokowi memilih antara Andika atau Yudo.

Wakil Ketua Baleg DPR itu menekankan, memilih satu di antara dua putra terbaik yang memang sudah matang di dunianya itu tentu bukan pilihan sulit bagi Presiden.

"Nasdem berharap, siapa pun yang nantinya dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, haruslah mampu mendukung kinerja pemerintahan khususnya dalam bidang pertahanan militer," ucap Willy.

Jabatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI akan segera berakhir karena memasuki masa pensiun. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya