Berita

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

PKB: Rencana Pajak Sembako Tanda Pemerintah Cari Solusi Atau Sedang Frustasi?

RABU, 16 JUNI 2021 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan alasan di balik rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan kebutuhan pokok (sembako).

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bahkan bertanya-tanya apakah rencana itu merupakan bagian dari cara pemerintah serius mencari solusi masalah ekonomi, atau malah tanda sedang frustasi.

Rencana pengenaan PPN pada kebutuhan pokok menjadi salah satu poin revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).


Dikatakan Cucun, memang kenyataannya Indonesia saat ini tengah menghadapi defisit keuangan di masa pandemi Covid-19. Sehingga, perlu juga dipertanyakan mengapa kemudian ada wacana pengenaan PPN pada sembako.

"Kita menyadari emang betul negara sedang kesulitan, kita juga dalam tekanan. Kita pertanyakan pemerintah ini lagi frustasi atau (mencari) solusi?" ujarnya disela diskusi bertema "Perluasan Basis Pajak Di era Pandemi: Solusi Atau Frustasi?" di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Cucun hanya berharap ada penjelasan detail dari pemerintah terkait rencana tersebut. Pasalnya, beredarnya draf dan kabar PPN sembako telah menimbulkan kegaduhan publik.

"Apa sih poin-poin yang menjadi diskursus itu terkait pajak sembako kemudian juga pajak pendidikan. Toh ini kan masih simpang siur, makanya berita kaya pengecualian dan segala macam itu segera disampaikan kepada publik," desaknya.

Pasalnya, sambung anggota Komisi III DPR RI ini, jika tidak segera dijelaskan. Diskursus PPN sembako bukan hanya mengganggu ketenangan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas politik.

"Jangan sampai terus menjadi diskursus bahkan menjadi kegaduhan yang tidak ada hentinya, bahkan bisa mengganggu stabilitas politik," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya