Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Legislator PDIP Minta Pemerintah Timbang-timbang Usulan Lockdown

RABU, 16 JUNI 2021 | 14:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pengendalian Covid-19 didorong banyak pihak untuk lebih diperketat dengan menerapkan penguncian wilayah  atau lockdown.

Desakan itu, diharap Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, untuk dipertimbangkan pemerintah pusat.

Sebabnya, selama satu pekan belakangan angka kasus positif mengalami lonjakan hingga ke angka delapan ribu lebih. Pemerintah pun mengkonfirmasi bahwa gelombang Covid-19 ini disebabkan penyebaran varian Delta 1617.2 dari India.


"Terhadap adanya pemikiran lockdown, boleh jadi ini segera didalami meski tidak dengan cara penutupan secara total seperti negara lain," ujar Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).

Dalam mempertimbangkan masukan masyarakat terkait lockdown, Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif.

Namun begitu, ia mendorong agar pemerintah membuat kebijakan pengendalian Covid-19 yang sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya Indonesia.

"Sesuai dengan kondisi sosial kita, dengan karakteristik sosial kita, tanpa menimbulkan efek yang besar dengan adanya kebijakan ini,” katanya.

Lebih lanjut, legislator asal Boyolali ini mengaku lebih mendorong pemerintah menerapkan PPKM Mikro. Karena ia menilai kebijakan ini lebih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Saya pribadi lebih condong pada pelaksanaan PPKM skala mikro dengan pelaksanaan yang lebih masif, lebih ketat dan lebih tegas dalam menjalankan dan menerapkan aturan, dengan melibatkan seluruh elemen dari pusat sampai pemerintahan desa  termasuk RT/RW,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya