Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Legislator PDIP Minta Pemerintah Timbang-timbang Usulan Lockdown

RABU, 16 JUNI 2021 | 14:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pengendalian Covid-19 didorong banyak pihak untuk lebih diperketat dengan menerapkan penguncian wilayah  atau lockdown.

Desakan itu, diharap Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, untuk dipertimbangkan pemerintah pusat.

Sebabnya, selama satu pekan belakangan angka kasus positif mengalami lonjakan hingga ke angka delapan ribu lebih. Pemerintah pun mengkonfirmasi bahwa gelombang Covid-19 ini disebabkan penyebaran varian Delta 1617.2 dari India.


"Terhadap adanya pemikiran lockdown, boleh jadi ini segera didalami meski tidak dengan cara penutupan secara total seperti negara lain," ujar Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).

Dalam mempertimbangkan masukan masyarakat terkait lockdown, Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif.

Namun begitu, ia mendorong agar pemerintah membuat kebijakan pengendalian Covid-19 yang sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya Indonesia.

"Sesuai dengan kondisi sosial kita, dengan karakteristik sosial kita, tanpa menimbulkan efek yang besar dengan adanya kebijakan ini,” katanya.

Lebih lanjut, legislator asal Boyolali ini mengaku lebih mendorong pemerintah menerapkan PPKM Mikro. Karena ia menilai kebijakan ini lebih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Saya pribadi lebih condong pada pelaksanaan PPKM skala mikro dengan pelaksanaan yang lebih masif, lebih ketat dan lebih tegas dalam menjalankan dan menerapkan aturan, dengan melibatkan seluruh elemen dari pusat sampai pemerintahan desa  termasuk RT/RW,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya