Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Desakan Lockdown Perlu Dikaji Oleh Pemerintah

RABU, 16 JUNI 2021 | 13:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Desakan masyarakat agar pemerintah melakukan lockdown perlu untuk dijadikan pertimbangan. Ini mengingat kasus Covid-19 mengalami lonjakan drastis dan ditemukannya varian baru yang turut masuk ke tanah air.

“Terhadap adanya pemikiran lockdown, boleh jadi ini segera didalami meski tidak dengan cara penutupan secara total seperti negara lain,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif terkait pemberlakuan lockdown sesegera mungkin dengan catatan sesuai dengan kondisi di tanah air.


“Sesuai dengan kondisi sosial kita dengan karakteristik sosial kita, tanpa menimbulkan efek yang besar dengan adanya kebijakan ini,” katanya.

Secara pribadi, legislator asal Boyolali ini mengusulkan agar pemerintah menerapkan PPKM skala mikro yang menurutnya lebih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Tentu dengan pelaksanan yang lebih masif, lebih ketat, dan lebih tegas dalam menjalankan dan menerapkan aturan dengan melibatkan seluruh elemen dari pusat sampai pemerintahan desa  termasuk RT/RW,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya