Berita

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Ahok Hapus Fasilitas Kartu Kredit Bos-bos Pertamina, Faisol Riza: Bukan Ini Aksi Yang Ditunggu

RABU, 16 JUNI 2021 | 13:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keputusan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina dipandang sebagai aksi tidak penting.

Menurut Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza, hal tersebut justru seharusnya tak perlu dipublikasikan.

"(Penghapusan fasilitas) kartu kredit urusan internal, tidak perlu disampaikan ke publik," ucap Faisol kepada wartawan, Rabu (16/6).


Justru yang ditunggu oleh Komisi VI DPR dari Ahok adalah aksi korporasi yang mampu meningkatkan kinerja Pertamina untuk bersaing di dunia internasional.

"Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit. Tapi kita menunggu aksi-aksi korporasi berskala global, yang bisa membawa Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas kelas dunia," tegasnya.

Politikus PKB itu juga menilai target performa Pertamina saat ini terlampau rendah. Sehingga ia berharap Pertamina membuat aksi korporasi yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

"KPI Pertamina hari ini terlampau ringan dan mudah dipenuhi. Komisi VI jutstru ingin Pertamina membuat roadmap yang bisa dijadikan acuan business planning mereka ke depan," tandasnya.

Ahok diketahui menghapus fasilitas kredit para seluruh pejabat tinggi di Pertamina. Alasan kebijakan tersebut, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya