Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta/Net
Panitia Kerja (Panja) Pembernatasan Mafia Tanah Komisi II DPR RI bakal melakukan kunjungan lapangan ke Sumatera Utara.
Ketua Panja Pemberantasan Mafia Tanah Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, rencana kunjungan kerja itu merespons sejumlah persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, rencana kunjungan anggota Panja ini untuk merespons persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi, seperti PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, dan PT Gunung Raya Timber Industri (Gruti) di Kecamatan Sumbul, dan Parbuluan Kabupaten Dairi.
Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Gema SiCike-Cike, Tampak Kudadiri berharap agar langkah kunjungan yang dilakukan oleh Tim Panja Pemberatasan Mafia Tanah Komisi II DPR, tidak tebang pilih.
Tampak Kudadiri menekankan, supaya proses kunjungan harus melihat kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan utuh, bukan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, apalagi untuk kepentingan ambisi politik.
"Persoalan pertanahan yang banyak memicu klaim kepemilikan adalah persoalan yang sangat sensitif yang dapat memicu konflik horizontal, A
apalagi jika ditarik untuk meraih simpati politik salah satu pihak yang memiliki keinginan untuk maju sebagai Calon Bupati Dairi tahun 2023," kata Tampak, kepada wartawan, Rabu (16/6).
"Belum saatnya meletakkan ambisi politik dalam situasi pandemi seperti ini, apalagi merongrong kinerja pemerintah daerah dengan segala cara, dimasa sulit ini," tegasnya lagi.
Dia berharap kepada para wakil rakyat yang ada di pusat seharusnya berlomba memberi manfaat kepada masyarakat daerah pemilihannya. Bukan malah sebaliknya, dengan mencari-cari persoalan untuk menimbulkan polemik dan perpecahan di tengah masyarakat yang selama ini harmonis.
Terlebih jika persoalan pertanahan Perusahaan PT DPM dan PT Gruti, yang secara jelas memperoleh izin konsesi, amdal dan hak guna dari pemerintah pusat dan provinsi, kemudian dikait-kaitkan dengan Pemerintahan Kabupaten Dairi.
"Ini ibarat jauh panggang dari api, kenapa Panja Komisi II DPR RI tidak bertanya kepada kementerian yang terkait dan yang mengeluarkan izin terlebih dahulu? Lalu berikan keterangan pada masyarakat secara jelas dan tanpa kebohongan apa jawaban dari Kementerian," tekannya.
Tampak melanjutkan, keberadaan PT Gruti sudah ada jauh sebelum di Pemerintahan Kabupaten Dairi saat ini. Begitu juga PT DPM yang akan beroperasi di Dairi.
Menurutnya, masyarakat menginginkan manfaat atas beroperasinya perusahaan ini untuk mendukung pembangunan di kabupaten Dairi.
"Kami selaku pemangku hak ulayat di Kabupaten Dairi merasa sedikit resah sebab dari dulu kampung kami ini sangat aman dan nyaman penuh dengan rasa toleransi dan kekeluargaan. Kami berharap kedatangan para wakil rakyat dari Komisi II hadir dengan membawa program yang pro rakyat bukan kepentingan salah satu dewan yang memiliki muatan politis tertentu," ucapnya.
