Berita

Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai/Net

Politik

Tidak Ada Delik Pidana Terkait Pernyataan Andi Arief Ke Eks Jubir PSI

RABU, 16 JUNI 2021 | 12:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sulit mendapatkan delik pidana terkait aduan polisi mantan Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi yang melaporkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief.

Demikian ditegaskan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menanggapi aduan Dedek Payudi atau yang akrab disapa Uki yang melaporkan Andi Arief ke Polda Metro Jaya.

Jelas Natalius Pigai, pernyataan Andi Arief ke Uki "justice n the streat or datangi rumah" tidak bisa dimaknai konotasi negatif atau kekerasan verbal.
"Yang paling mungkin itu Andi Arief bertemu di luar atau datangi ke rumah untuk bertanya postingan Dedek," ujar aktivis HAM asal Papua itu, Rabu (16/6).

"Yang paling mungkin itu Andi Arief bertemu di luar atau datangi ke rumah untuk bertanya postingan Dedek," ujar aktivis HAM asal Papua itu, Rabu (16/6).

Jadi, menurut Natalius Pigai, sulit mendapatkan delik pidana terkait aduan polisi eks jubir PSI itu.

"Sulit dapat delik pidana. Tidak ada kata-kata 'bunuh or pukul'," ucapnya.

Dedek Payudi atau Uki melaporkan Andi Arief ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/3083/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Juni 2021.

"Barusan saya buat Laporan Polisi terhadap pemilik akun @Andiarief__ atas perkara pengancaman melalui media elektronik. Ini bukan soal Uki dan pemilik akun AA. Ini soal demokrasi. Demokrasi tidak boleh dicederai ancam mengancam dengan kekerasan," tulis Uki lewat akun Twitter pribadinya, Selasa malam (15/6).

Andi Arief tidak masalah dengan pelaporan yang dibuat oleh Uki. Sebab, dia menyadari bahwa setiap orang berhak untuk melapor ke kepolisian.

Namun demikian, Andi Arief merasa perlu meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia merasa bahwa seharusnya yang melapor ke polisi adalah dirinya.

"Sebetulnya yang harus melaporkan itu saya. Karena saya tidak tahu menahu perdebatannya soal PPN sembako dengan @panca66 (milik Cipta Panca Laksana). Kabarnya uki kehilangan argumen saat debat," urainya, Rabu (16/6).

Kasus ini sendiri bermula saat politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana terlibat perdebatan di Twitter dengan Uki. Keduanya berdebat mengenai kondisi keuangan negara.

Dalam perdebatan itu, Uki membalas kicauan Panca dengan mengunggah foto dan link berita saat Andi Arief digerebek petugas di sebuah hotel.

Tidak terima dirinya terseret dalam perdebatan, Andi Arief lantas membuat kicauan mengenai street justice. Apalagi dalam dugaan kasus itu, Andi Arief tidak terbukti.

"Anak satu ini sudah bloon, gak tahu diri. Tunggu saja nanti gua cari kediamannya, kan gak sulit-sulit amat. Jangan salahin kalau gua memilih street justice," tutur Andi Arief.

Kicauan ini yang kemudian dijadikan alat bukti oleh Uki sebagai bentuk dugaan pengancaman.

Kembali ke Andi Arief. Mantan Stafsus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan akan menghadapi laporan Uki. Di satu sisi dia berharap publik tidak termakan dengan kebohongan dan seakan-akan ada penzaliman seperti yang dikemukakan Uki.

"Tidak ada sama sekali. Sayang sekali Uki politisi muda namun tidak jujur," terangnya.

Andi Arief memastikan dirinya konsisten dengan demokrasi. Selama urusan kebebasan berpendapat, tidak akan ada laporan darinya ke kepolisian, sekejam apapun bentuknya.

"Soal uki, ada mens rea, niat jahat atas tuitnya yang melibatkan saya. Itulah kenapa saya harus mendatanginya, memilih penyelesaian di luar hukum," jelasnya.

"Buat Uki, saran saya kalau mau berpolitik dan bertahan lama, maka hati itu harus bersih. Hati bersih menjaga konsistensi. Di luar itu, anda harus jujur apa adanya. Pura-pura dizalimi bukan modal politik. Bukan itu," ucap Andi Arief melanjutkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya