Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Satyo Purwanto: Harusnya Sudah Ada Tersangka Baru Dalam Perkara Bansos

SELASA, 15 JUNI 2021 | 12:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perkara korupsi bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020 seharusnya sudah kembali memunculkan tersangka baru.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menyusul kembali munculnya nama Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Herman Herry, dalam persidangan perkara bansos dengan terdakwa Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Senin (14/6).

"Sudah berkali-kali para tersangka dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tipikor bansos menyebut dan menerangkan dugaan keterlibatan Herman Herry dalam proses pengadaan bansos. Bukan hanya HH, bahkan Ihsan Yunus, Yandri Susanto, dan Ace Hasan sudah tersebut dalam fakta persidangan," terang Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/6).


Apalagi, KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan baru terkait dugaan kerugian negara atas proyek pengadaan bansos sembako Covid-19 di Kemensos tersebut dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

"Mestinya mereka semua sudah diperiksa lebih ketat, bahkan harusnya sudah ada penahanan atau tersangka baru dalam perkara ini," tegas Satyo.

Karena, menurut Satyo, korupsi bansos telah menyayat rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang kini tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"KPK pimpinan Firli Bahuri jangan lama-lama bermain-main dengan perkara ini, jika tidak ingin tergulung oleh 'air bah' gelombang kemarahan dan demonstrasi oleh masyarakat yang gemas dan tidak sabar dengan cara kerja KPK," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya