Berita

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto/Net

Politik

Kritik Koalisi Mulai Nyaring, Pemerintah Jangan Tumbalkan Rakyat Demi Pendapatan Negara

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 16:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diperingatkan untuk berhati-hati dalam merencanakan kenaikan PPN dan pajak untuk sembako. Warning tersebut bahkan kini telah nyaring dari partai koalisi pemerintah.

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto meminta pemerintah berhati-hati mengantisipasi dampak bagi publik, terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

"Apalagi di situasi tekanan ekonomi akibat Covid-19 seperti saat ini, tentu berat," ujar Suyoto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/6)


Menurut mantan Bupati Bojonegoro itu, jangan sampai pendapatan pemerintah dari kenaikan pajak tidak sebanding dengan ongkos sosial ekonomi rakyat.

"Singkat kata, jangan sampai prestasi menaikkan rasio pajak dengan produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal dan mengancam pertumbuhan yang sangat panjang,” katanya.

Suyoto menyatakan, yang paling utama untuk memutar perekonomian adalah bagaimana over liquid perbankan bisa secepatnya diputar menjadi pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya untuk membeli surat utang negara.

"Saya percaya, sektor ekonomi yang green, yang positif masih bisa tumbuh. Sektor pertanian, sektor IT, sektor pangan, perkebunan, itu bisa digenjot. Mereka perlu darah segar berupa kredit agar perputaran makin cepat," jelasnya.

"Sangat logis jika ekonomi bergerak, pendapatan negara pasti akan bertambah,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya