Berita

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto/Net

Politik

Kritik Koalisi Mulai Nyaring, Pemerintah Jangan Tumbalkan Rakyat Demi Pendapatan Negara

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 16:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diperingatkan untuk berhati-hati dalam merencanakan kenaikan PPN dan pajak untuk sembako. Warning tersebut bahkan kini telah nyaring dari partai koalisi pemerintah.

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto meminta pemerintah berhati-hati mengantisipasi dampak bagi publik, terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

"Apalagi di situasi tekanan ekonomi akibat Covid-19 seperti saat ini, tentu berat," ujar Suyoto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/6)


Menurut mantan Bupati Bojonegoro itu, jangan sampai pendapatan pemerintah dari kenaikan pajak tidak sebanding dengan ongkos sosial ekonomi rakyat.

"Singkat kata, jangan sampai prestasi menaikkan rasio pajak dengan produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal dan mengancam pertumbuhan yang sangat panjang,” katanya.

Suyoto menyatakan, yang paling utama untuk memutar perekonomian adalah bagaimana over liquid perbankan bisa secepatnya diputar menjadi pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya untuk membeli surat utang negara.

"Saya percaya, sektor ekonomi yang green, yang positif masih bisa tumbuh. Sektor pertanian, sektor IT, sektor pangan, perkebunan, itu bisa digenjot. Mereka perlu darah segar berupa kredit agar perputaran makin cepat," jelasnya.

"Sangat logis jika ekonomi bergerak, pendapatan negara pasti akan bertambah,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya