Berita

Unjuk rasa pro-Palestina di Inggris/Net

Dunia

Unjuk Rasa Pro-Palestina Di Inggris, Tuntut Pemerintah Dan G7 Jatuhkan Sanksi Pada Israel

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 13:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan ribu warga Inggris mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas serangan udara yang dilakukan ke Jalur Gaza pada bulan lalu.

Sebuah petisi yang ditandatangani 380 ribu orang dan berisi desakan agar Inggris menjatuhkan sanksi pada Israel telah dikirim ke parlemen.

Dua hari menjelang debat terkait petisi tersebut di parlemen, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Downing Street, Inggris pada Sabtu (12/6).


Selain untuk menekan parlemen, unjuk rasa tersebut juga ditujukan kepada para pemimpin negara-negara G7 yang sedang bertemu di Cornwall.

Kampanye Solidaritas Palestina (PSC) menyebut protes merupakan bagian dari “Hari Aksi Tolak G7 untuk Keadilan Internasional”, menuntut diakhirinya semua tindakan militer, kerja sama keamanan dengan Israel, dan menerapkan sanksi yang ditargetkan sampai Israel mematuhi hukum internasional.

Menurut penyelenggara, terdapat lebih dari 8.000 orang yang menghadiri protes secara langsung. Namun sebanyak 185 ribu lainnya menghubungi anggota parlemen untuk menyampaikan tuntutan.

Selain itu, 10 ribu orang meminta pertemuan dengan anggota parlemen mereka pada Rabu (16/6), meminta mereka menghadiri debat parlemen dan mendukung sanksi terhadap Israel, sebagai bagian dari lobi nasional yang diselenggarakan oleh LSM yang berbasis di Inggris, Friends of Al-Asqa (FOA).

“Selama 10 hari, 185 ribu orang mengirim surat yang kami atur melalui situs web kami di belakang Shiekh Jarrah dan apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa untuk meminta seruan sanksi,” kata Shamiul Joarder dari FOA, seperti dimuat Arab News.

“Israel melanggar lebih dari 40 resolusi PBB. Kampanye untuk menjatuhkan sanksi akan berlanjut sampai Israel dimintai pertanggungjawaban karena gagal mematuhi hukum internasional,” kata Joarder.

Ia mengatakan, meski serangan bom telah berhenti di Palestina, namun pendudukan Israel masih ada.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya