Berita

Unjuk rasa pro-Palestina di Inggris/Net

Dunia

Unjuk Rasa Pro-Palestina Di Inggris, Tuntut Pemerintah Dan G7 Jatuhkan Sanksi Pada Israel

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 13:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan ribu warga Inggris mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas serangan udara yang dilakukan ke Jalur Gaza pada bulan lalu.

Sebuah petisi yang ditandatangani 380 ribu orang dan berisi desakan agar Inggris menjatuhkan sanksi pada Israel telah dikirim ke parlemen.

Dua hari menjelang debat terkait petisi tersebut di parlemen, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Downing Street, Inggris pada Sabtu (12/6).


Selain untuk menekan parlemen, unjuk rasa tersebut juga ditujukan kepada para pemimpin negara-negara G7 yang sedang bertemu di Cornwall.

Kampanye Solidaritas Palestina (PSC) menyebut protes merupakan bagian dari “Hari Aksi Tolak G7 untuk Keadilan Internasional”, menuntut diakhirinya semua tindakan militer, kerja sama keamanan dengan Israel, dan menerapkan sanksi yang ditargetkan sampai Israel mematuhi hukum internasional.

Menurut penyelenggara, terdapat lebih dari 8.000 orang yang menghadiri protes secara langsung. Namun sebanyak 185 ribu lainnya menghubungi anggota parlemen untuk menyampaikan tuntutan.

Selain itu, 10 ribu orang meminta pertemuan dengan anggota parlemen mereka pada Rabu (16/6), meminta mereka menghadiri debat parlemen dan mendukung sanksi terhadap Israel, sebagai bagian dari lobi nasional yang diselenggarakan oleh LSM yang berbasis di Inggris, Friends of Al-Asqa (FOA).

“Selama 10 hari, 185 ribu orang mengirim surat yang kami atur melalui situs web kami di belakang Shiekh Jarrah dan apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa untuk meminta seruan sanksi,” kata Shamiul Joarder dari FOA, seperti dimuat Arab News.

“Israel melanggar lebih dari 40 resolusi PBB. Kampanye untuk menjatuhkan sanksi akan berlanjut sampai Israel dimintai pertanggungjawaban karena gagal mematuhi hukum internasional,” kata Joarder.

Ia mengatakan, meski serangan bom telah berhenti di Palestina, namun pendudukan Israel masih ada.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya