Berita

Ketua Relawan Joko Widodo Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer/Net

Politik

Relawan Jokowi Ingin Definisi Penghinaan Presiden Jelas Dan Dimengerti Awam

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 12:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Parlemen diminta untuk menyamakan definisi antara kritik dan hinaan secara baik, sebelum memasukkan pasal penghinaan presiden dalam KHUP.

Permintaan disampaikan Ketua Relawan Joko Widodo Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer dalam acara diskusi daring bertajuk “Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi”, Minggu (13/6).

"Definisi kritik ini harus dijelaskan juga agar masyarakat itu bisa melihat mana kritik, mana hinaan,” jelasnya.


Pria yang akrab disapa Noel ini mengingatkan bahwa kalimat penghinaan dengan kritik terhadap sebuah kebijakan pemerintah merupakan hal yang berbeda. Persoalan tersebut, sambungnya, masih multitafsir hingga sekarang.

“Kebiasaan para politisi membuat UU itu selalu bouncing. Tidak ada sebuah definisi yang secara eksplisit atau secara tegas disampaikan melalui redaksi yang menurut publik itu pas,” tuturnya mengingatkan.

Dia tidak ingin para politisi kembali menggunakan bahasa akademik yang tidak dimengerti awam. Untuk itu, persoalan definisi antara kritik dan menghina presiden perlu disamakan agar rakyat memahami konteks menghina dan mengkritik.

"Makanya, coba buat dulu definisi suatu kritik itu. Baru kita buat produk UU-nya. Karena kalau ada produknya harus ada  kesamaan definisi itu, kalau definisinya sama karena selama ini kita enggak tahu mana itu kritik,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya