Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Gara-gara Sanksi AS, Pembayaran Vaksin COVAX Venezuela Diblokir Bank

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi Amerika Serikat (AS) kembali menjadi hambatan Venezuela untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasalnya sanksi tersebut membuat Venezuela kesulitan mendapatkan vaksin dari skema COVAX.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro telah berulang kali mengatakan tidak mampu membayar skema COVAX untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena sanksi AS.

Namun kemudian pada Maret, Venezuela mengumumkan telah melakukan pembayaran 120 juta dolar AS yang diperlukan untuk membeli vaksin.


Sayangnya, sebagian dari pembayaran tersebut telah diblokir oleh bank karena sanksi AS.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan pembayaran sisa 10 juta dari pembelian vaksin tidak dapat dilakukan karena empat pembayaran sebelumnya telah diblokir.

"Sistem keuangan yang juga bersembunyi di balik lobi AS, memiliki kekuatan untuk memblokir sumber daya yang dapat digunakan untuk mengimunisasi penduduk Venezuela," kata Rodriguez dalam siaran televisi pada Kamis (10/6).

Di Twitter, Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengunggah salinan surat dari COVAX yang mengungkap bahwa mereka mendapatkan informasi dari Swissbank UBS bahwa empat transaksi dengan total nilai 4,6 juta dolar AS telah diblokir dan sedang diselidiki.

“Venezuela telah membayar semua komitmennya dengan mekanisme COVAX untuk mendapatkan vaksin. Namun, bank secara sewenang-wenang telah 'memblokir' pembayaran terakhir dan sedang dalam 'penyelidikan'. Sebuah kejahatan!" cuit Areaza.

Di dalam surat COVAX, disebutkan Venezuela tertarik untuk membeli vaksin Johnson&Johnson dan Novavax.

Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela telah mulai memvaksinasi tenaga medis dan lansia menggunakan vaksin yang disediakan oleh Rusia dan China.

Sejauh ini, Venezuela telah melaporkan 246.764 kasus Covid-19 dan 2.764 kematian.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya