Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Gara-gara Sanksi AS, Pembayaran Vaksin COVAX Venezuela Diblokir Bank

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 08:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi Amerika Serikat (AS) kembali menjadi hambatan Venezuela untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasalnya sanksi tersebut membuat Venezuela kesulitan mendapatkan vaksin dari skema COVAX.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro telah berulang kali mengatakan tidak mampu membayar skema COVAX untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena sanksi AS.

Namun kemudian pada Maret, Venezuela mengumumkan telah melakukan pembayaran 120 juta dolar AS yang diperlukan untuk membeli vaksin.


Sayangnya, sebagian dari pembayaran tersebut telah diblokir oleh bank karena sanksi AS.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan pembayaran sisa 10 juta dari pembelian vaksin tidak dapat dilakukan karena empat pembayaran sebelumnya telah diblokir.

"Sistem keuangan yang juga bersembunyi di balik lobi AS, memiliki kekuatan untuk memblokir sumber daya yang dapat digunakan untuk mengimunisasi penduduk Venezuela," kata Rodriguez dalam siaran televisi pada Kamis (10/6).

Di Twitter, Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengunggah salinan surat dari COVAX yang mengungkap bahwa mereka mendapatkan informasi dari Swissbank UBS bahwa empat transaksi dengan total nilai 4,6 juta dolar AS telah diblokir dan sedang diselidiki.

“Venezuela telah membayar semua komitmennya dengan mekanisme COVAX untuk mendapatkan vaksin. Namun, bank secara sewenang-wenang telah 'memblokir' pembayaran terakhir dan sedang dalam 'penyelidikan'. Sebuah kejahatan!" cuit Areaza.

Di dalam surat COVAX, disebutkan Venezuela tertarik untuk membeli vaksin Johnson&Johnson dan Novavax.

Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela telah mulai memvaksinasi tenaga medis dan lansia menggunakan vaksin yang disediakan oleh Rusia dan China.

Sejauh ini, Venezuela telah melaporkan 246.764 kasus Covid-19 dan 2.764 kematian.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya