Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Soal PPN Sembako, Taufiqurrahman: Percuma Utang Ribuan Triliun Jika Ujung-ujungnya Rakyat Yang Diperas

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Jika rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, kesehatan, dan sekolah betul-betul direalisasikan,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai memeras rakyat.

Demikian penegasan Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman, melalui keterangannya, Jumat (11/6).

Taufiqurrahman juga menganggap kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, karena menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Nulai dari sembako, pendidikan, dan kesehatan.

Taufiqurrahman juga menganggap kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, karena menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Nulai dari sembako, pendidikan, dan kesehatan.

"Percuma saja kita berutang ribuan triliun kepada asing jika ujung-ujungnya rakyat yang diperas," kata loyalis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Ia juga mengingatkan Sri Mulyani, sekarang ini rakyat sedang susah, jangan malah semakin diperas dengan PPN.

Menurut Taufiqurrahman, apabila ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan PPN atau besaran persentase pajaknya yang ditambah. Tapi pendapatan masyarakatnya yang distimulus untuk bertambah.

"Agar sumbangsih rakyat untuk negara lebih banyak," saran mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta ini.

"Kemarin waktu mau pinjam uang dari asing alasannya untuk stimulus ekonomi, sekarang buktinya mana?" tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya