Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Soal PPN Sembako, Taufiqurrahman: Percuma Utang Ribuan Triliun Jika Ujung-ujungnya Rakyat Yang Diperas

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Jika rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, kesehatan, dan sekolah betul-betul direalisasikan,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai memeras rakyat.

Demikian penegasan Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman, melalui keterangannya, Jumat (11/6).

Taufiqurrahman juga menganggap kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, karena menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Nulai dari sembako, pendidikan, dan kesehatan.

Taufiqurrahman juga menganggap kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, karena menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Nulai dari sembako, pendidikan, dan kesehatan.

"Percuma saja kita berutang ribuan triliun kepada asing jika ujung-ujungnya rakyat yang diperas," kata loyalis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Ia juga mengingatkan Sri Mulyani, sekarang ini rakyat sedang susah, jangan malah semakin diperas dengan PPN.

Menurut Taufiqurrahman, apabila ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan PPN atau besaran persentase pajaknya yang ditambah. Tapi pendapatan masyarakatnya yang distimulus untuk bertambah.

"Agar sumbangsih rakyat untuk negara lebih banyak," saran mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta ini.

"Kemarin waktu mau pinjam uang dari asing alasannya untuk stimulus ekonomi, sekarang buktinya mana?" tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya