Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan, PKS: Pemberian Itu Buat Masyarakat Antipati Pada Bu Mega, Sayang

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penganugerahan gelar Profesor Kehormatan yang diberikan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disayangkan oleh banyak pihak.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan bahwa Presiden kelima Indonesia itu adalah tokoh nasional.

Meski demikian, terkait dengan gelar profesor yang diberikan sudah seharusnya harus kokoh secara akademis.


Kata Mardani, kalau pemberian gelar tersebut mengakibatkan berlebihan justru membuat Megawati patut dikasihani.

"Jika berlebihan kasihan yang bersangkutan. Ini bab tentang mengenal diri," demikian kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/6).

Dalam pandangan anggota Komisi II DPR RI itu, kapasitas Megawati sudah melebihi seorang Profesor.

Apalagi, Mardani melihat pemberian gelar Guru Besar Tidak Tetap dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu justru membuat masyarakat Indonesia anti pati terhadap putri Soekarno itu.

"Bu Mega posisinya sudah melampaui profesor. Jadi nggak perlu menggarami air laut. Justru pemberian gelar sebetulnya membuat masyarakat antipati pada Bu Mega. Sayang," demikian kata Mardani.

Pada Jumat hari ini (11/6), Universitas Pertahanan akan melakukan sidang terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik.

Setelah dikukuhkan Megawati akan menjadi Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Pertahanan Unhan.

Rektor Unhan Laksamana Madya Prof Amarulla Octavian menjelaskan, Megawati diberi gelar Profesor Kehormatan karena selama kepemimpinannya dipandang berhasil menghadapi krisis multidimensi.

Prof Ocatvian mencatat, selama memimpin Indonesia Megawati dipandang berhasil menyelesaikan konflik Ambon, Poso dan pemulihan pariwisata pasca bom Bali.

Selain itu, Megawati dinilai sukses menangani permasalahan TKI di Malaysia.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya