Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Saran Adhie Massardi Tepat, Dana Haji Harus Diaudit Independen Libatkan NU Dan Muhammadiyah

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Masyarakat meminta dana haji diaudit oleh auditor independen dengan melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, permintaan masyarakat itu tidak mengagetkan.

"Sebab, sudah lama masyarakat kurang mempercayai lembaga pemerintah yang mengelola dana haji," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).


Menurutnya, ketidakpercayaan itu semakin mengemuka sejak adanya informasi bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu akhirnya menyuburkan prasangka terhadap penggunaan dana haji.

"Sebetulnya ketidakpercayaan masyarakat dapat diminalkan kalau ada penjelasan yang komprehensif penggunaan dana haji. Hal itu dilakukan secara terbuka dan disampaikan secara berkeainambungan," terang Jamiluddin.

Namun, pengelola dana haji tidak melakukan hal itu. Akibatnya, masalah kepercayaan semakin memggurita di tengah masyarakat.

Jadi, dalam situasi demikian, lanjut Jamiluddin, memang auditor independen menjadi solusi terbaik. Hasil audit dari lembaga ini disampaikan secara terbuka kepada masyatakat.

"Cara itu diharapkan secara perlahan dapat memulihkan trust masyarakat terhadap pengelola dana haji," demikian Jamiluddin Ritonga.

Dalam diskusi virtual Obrolan Bang Ruslan - RMOL bertajuk "Polemik Kuota Haji", Selasa (8/6), mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi memberikan usul agar dana haji diaudit independen melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Atau dengan cara lain yang lebih simple, uangnya diperlihatkan kepada masyarakat. Misalnya, uang haji itu dipajang di Monas, agar rakyat percaya.

Adhie Maasardi berpendapat, kecurigaan masyarakat akan dana haji dan rendahnya kepercayaan terhadap klaim pemerintah ini cukup beralasan. Pasalnya, pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakan bahwa saat ini korupsi merajalela dan lebih parah dari Orde Baru.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya