Berita

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Saran Adhie Massardi Tepat, Dana Haji Harus Diaudit Independen Libatkan NU Dan Muhammadiyah

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Masyarakat meminta dana haji diaudit oleh auditor independen dengan melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, permintaan masyarakat itu tidak mengagetkan.

"Sebab, sudah lama masyarakat kurang mempercayai lembaga pemerintah yang mengelola dana haji," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).


Menurutnya, ketidakpercayaan itu semakin mengemuka sejak adanya informasi bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu akhirnya menyuburkan prasangka terhadap penggunaan dana haji.

"Sebetulnya ketidakpercayaan masyarakat dapat diminalkan kalau ada penjelasan yang komprehensif penggunaan dana haji. Hal itu dilakukan secara terbuka dan disampaikan secara berkeainambungan," terang Jamiluddin.

Namun, pengelola dana haji tidak melakukan hal itu. Akibatnya, masalah kepercayaan semakin memggurita di tengah masyarakat.

Jadi, dalam situasi demikian, lanjut Jamiluddin, memang auditor independen menjadi solusi terbaik. Hasil audit dari lembaga ini disampaikan secara terbuka kepada masyatakat.

"Cara itu diharapkan secara perlahan dapat memulihkan trust masyarakat terhadap pengelola dana haji," demikian Jamiluddin Ritonga.

Dalam diskusi virtual Obrolan Bang Ruslan - RMOL bertajuk "Polemik Kuota Haji", Selasa (8/6), mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi memberikan usul agar dana haji diaudit independen melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Atau dengan cara lain yang lebih simple, uangnya diperlihatkan kepada masyarakat. Misalnya, uang haji itu dipajang di Monas, agar rakyat percaya.

Adhie Maasardi berpendapat, kecurigaan masyarakat akan dana haji dan rendahnya kepercayaan terhadap klaim pemerintah ini cukup beralasan. Pasalnya, pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakan bahwa saat ini korupsi merajalela dan lebih parah dari Orde Baru.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya