Pasang Target Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Rendah, Bappenas Buat Langkah Perbaikan Alokasi Anggaran K/L

Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ditargetkan turun pada tahun 2022 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah sebesar 8,5-9 persen. Sedangkan tingkat pengangguran menjadi 5,5-6,3 persen, serta rasio gini menjadi 0,376-0,378.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, pandemi Covid-19 membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen.

Sedangkan angka kemiskinan pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan September 2019. Alhasil, kemiskinan Indonesia menjadi 10,19 persen pada September 2020.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat tersebut, Suharso menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang mengulas perbaikan metodologi kemiskinan, program dana desa, UMKM, memperbanyak pengukuran pembangunan, serta data sektor masing-masing Kementerian dan Lembaga.

"Kalau kita bicara Human Development Index, ada tiga indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan," ujar Suharso dikutip melalui website resmi PPN/Bappenas, Kamis (10/6).

Eks Anggota DPR fraksi PPP ini mengurai pentingnya evaluasi di tiga indeks ini dalam hal anggaran dan implementasi program di Kementerian/Lembaga (K/L).

"Dirunut ke belakang, rumpun kegiatan apa saja. Begitu banyak aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak untuk mencapai indeks kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran pembangunan lain, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini," paparnya.

Untuk itu, Suharso meminta K/L untuk melakukan peranannya masing-masing secara maksimal guna mencapai target pembangunan, terutama untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang bertema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Suharso menyebutkan sejumlah K/L yang harus berperan maksimal. Misalnya, Kementerian Desa PDTT berperan penting dalam memastikan peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan Digitalisasi Monograf Desa, pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat desa, serta memastikan pembangunan yang inklusif.

Kemudian Kementerian Sosial, berperan dalam pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Kementerian Sosial juga berperan dalam meningkatkan kualitas penyaluran dan akurasi data penerima bantuan sosial.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta K/L sektor lainnya, berperan dalam memastikan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi, sekaligus memastikan investasi yang berjalan dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kesempatan kerja yang inklusif.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan, termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan terjangkau.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan, termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan terjangkau.

"Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai clearing house pembangunan, memastikan perencanaan yang dibuat bisa dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, karena yang paling penting adalah pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat," demikian Suharso menutup.