Berita

Toga kelulusan perguruan tinggi/Net

Politik

Pemberian Gelar Profesor Kehormatan Semestinya Tidak Ada

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 14:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tidak gampang mendapatkan gelar akademik doktor apalagi jabatan profesor. Untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi itu memerlukan proses panjang dan berliku.

Untuk meraih gelar profesor, terlebih dahulu pendidikannya juga harus lulusan S3 atau program doktorat.

Pada sebuah seminar yang membahas mengenai makna dan filosofi profesor pada medio 2015, Ali Ghufron Mukti yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti, Kemristekdikti, mengatakan, profesor bukan gelar akademik, melainkan jabatan tertinggi yang diraih oleh dosen.


Dia menjelaskan, untuk bisa mendapatkan jabatan profesor, seorang dosen harus mengajar minimal selama 10 tahun, atau meraih nilai kumulatif angka kredit (KUM) mencapai 1.000.

Pada kesempatan yang sama saat itu, gurubesar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi juga mengatakan, pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada. Yang ada adalah doktor honoris causa.

Sofian Effendi mengungkapkan, jika ada pemberian gelar profesor kehormatan di luar negeri, bisa dipastikan itu bukan berasal dari perguruan tinggi ternama.

Rencana Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan menganugerahkan gelar profesor kepada Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Jumat (11/6), ramai diperbincangkan.

Ada yang menilai, gelar profesor kehormatan (gurubesar tidak tetap) ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik untuk Megawati itu, tidak tepat. Disebutkan, penganugerahan tersebut membuat moral akademisi melorot, ditambah terlihat kental unsur politisnya.

Kepada media, Ketua DPP PDIP, Rokhmin Dahuri menyampaikan tiga alasan pemberian gelar profesor kehormatan kepada Megawati. Adapun rencana pemberian gelar tersebut sejak November 2020 lalu.

Alasan pertama, Megawati dianggap memiliki dan menguasai tacit knowledge alias pengetahuan yang ada dalam kepala, belum didokumentasikan, terkait dengan pengalaman, terutama tentang Ilmu pertahanan, khususnya bidang kepemimpinan strategis.

Kedua, Megawati dinilai telah memenuhi semua persyaratan akademis maupun administratif untuk diangkat sebagai profesor kehormatan di Unhan. Tidak ada pelanggaran aturan terkait dengan pemberian gelar profesor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 40/2002 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan/Gurubesar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 88/2003 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Ketiga, Rokhmin yang juga gurubesar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menilai, penganugerahan profesor kehormatan ini diharapkan menjadi teladan alias role model bagi masyarakat. Dia mengatakan para gurubesar menilai kiprah Megawati dapat menjadi motivasi bagi generasi muda penerus bangsa untuk senantiasa berprestasi.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya