Berita

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik/Net

Politik

Semangat Tangani KPK, Komnas HAM Dituding Tidak Kredibel

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 13:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tidak heran jika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik bersemangat menangani laporan dari perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) terkait persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi Komnas HAM yang semangat menindaklanjuti laporan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, dan mantan timses Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut tahun tahun 2013, hingga jadi Komisaris PDAM Sumut," kata dia kepada wartawan, Kamis (10/6).


"Ya wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral enggak ya," ujar Arief Poyuono melanjutkan.

Menurutnya, Komnas HAM tidak perlu mencurahkan semua perhatian dan tenaga terhadap persoalan TWK pegawai KPK. Apalagi proses TWK tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Jelas Arief Poyuono, Komnas HAM harusnya menangani kasus-kasus berat, bukan yang remeh-temeh.

"Komnas HAM kalau memanggil, panggilah pimpinan institusi negara, kalau ada pelanggaran HAM yang sangat berat atau genosida, bukan karena tidak lulus TWK. Nanti, Komnas HAM harus panggil pimpinan universitas negeri kalau ada calon mahasiswa yang enga lulus SBMPTN loh jika ada mahasiswa mengadu, karena kan nilai tes SBMPTN juga enggak pernah diberitahukan pada calon mahasiswa PTN," tuturnya.

"Lah, ini kok manggil pimpinan KPK ya. Ada apa ya ini, heran juga nih aku sama cara kerja Komnas HAM yang tidak kredibel," ucap Arief Poyuono menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya