Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik/Net
Tidak heran jika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik bersemangat menangani laporan dari perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) terkait persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi Komnas HAM yang semangat menindaklanjuti laporan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
"Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, dan mantan timses Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut tahun tahun 2013, hingga jadi Komisaris PDAM Sumut," kata dia kepada wartawan, Kamis (10/6).
"Ya wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral enggak ya," ujar Arief Poyuono melanjutkan.
Menurutnya, Komnas HAM tidak perlu mencurahkan semua perhatian dan tenaga terhadap persoalan TWK pegawai KPK. Apalagi proses TWK tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.
Jelas Arief Poyuono, Komnas HAM harusnya menangani kasus-kasus berat, bukan yang remeh-temeh.
"Komnas HAM kalau memanggil, panggilah pimpinan institusi negara, kalau ada pelanggaran HAM yang sangat berat atau genosida, bukan karena tidak lulus TWK. Nanti, Komnas HAM harus panggil pimpinan universitas negeri kalau ada calon mahasiswa yang enga lulus SBMPTN loh jika ada mahasiswa mengadu, karena kan nilai tes SBMPTN juga enggak pernah diberitahukan pada calon mahasiswa PTN," tuturnya.
"Lah, ini kok manggil pimpinan KPK ya. Ada apa ya ini, heran juga nih aku sama cara kerja Komnas HAM yang tidak kredibel," ucap Arief Poyuono menambahkan.
