Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) dan Pimpinan Pondok Pesantren Dasussalam Gontor, KH. Akrim Mariyat/Ist

Politik

DPD RI Ajak Universitas Gontor Seminar Amandemen, Kiai Akrim: Kami Terbuka!

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 11:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Universitas Darussalam Gontor untuk bekerjasama mengadakan seminar wacana Amandemen V UUD 1945.

Ajakan tersebut disampaikan oleh LaNyalla saat mengunjungi Ponpes Modern Darussalam Gontor Pusat, Ponorogo, Rabu malam (9/6).

LaNyalla hadir bersama Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Senator DKI Jakarta Sylviana Murni, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Dia juga ditemani Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.


Rombongan disambut salah satu Pimpinan Ponpes KH. Akrim Mariyat serta Adib Fuadi Nuriz, salah seorang ketua lembaga di pesantren tersebut.

"Saya sedang keliling ke kampus-kampus untuk menggugah para akademisi dan mahasiswa untuk memikirkan Indonesia yang lebih baik. Salah satu wacana yang kita gulirkan adalah amandemen ke-5," tutur LaNyalla.

Menurutnya, seminar atau Focus Grup Discussion tentang gagasan amandemen ke-5 UUD 1945 sudah dilakukan di beberapa kampus.

Antara lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tarakan, Kalimantan Utara; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya, Jawa Timur.

"Mungkin DPD juga bisa mengadakan seminar semacam itu di sini (Universitas Darussalam Gontor)," kata Senator asal Jawa Timur itu.

Diterangkan LaNyalla, gagasan amandemen dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres.

"Sebagai jelmaan dari utusan daerah yang sebelumnya bisa memajukan calon sama halnya dengan DPR yang merupakan representasi parpol, setelah amandemen hak utusan daerah dalam hal ini DPD jadi hilang. Itulah kemudian kita menggagas amandemen ke-5 konstitusi. Jadi permasalahan yang harus diselesaikan ada di hulu," katanya.

LaNyalla menilai elemen kampus dan pondok pesantren sangat penting. Karena negara ini lahir melalui kelompok dan perkumpulan civil society, bukan partai politik.

KH. Akrim Mariyat menyatakan kalau Pondok Pesantren Darussalam Gontor terbuka dengan diskusi atau seminar. Apalagi yang dibahas terkait kebangsaan.

"Gontor tidak berpartai. Di sini kita junjung tinggi Pancasila dengan kebhinekaannya. Yang pasti kita siap kalau sudah soal bangsa ini," ucapnya.

Selain bercerita sejarah pondok pesantren, Kiai Akrim juga menyinggung Universitas Darussalam Gontor yang hendak membuka Fakultas Kedokteran.

"Kita sudah ada Fakultas Ekonomi, Humaniora, Kesehatan, Dakwah dan Tarbiyah. Kedokteran sedang dirintis mau dibangun. Tanahnya sudah ada, dananya yang belum. Mungkin DPD bisa membantu hal itu untuk disampaikan ke kementerian terkait," jelas Kiai Akrim.

Acara kunjungan tersebut diakhiri dengan memberi bantuan hand sanitizer dan masker untuk ponpes.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya