Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) dan Pimpinan Pondok Pesantren Dasussalam Gontor, KH. Akrim Mariyat/Ist

Politik

DPD RI Ajak Universitas Gontor Seminar Amandemen, Kiai Akrim: Kami Terbuka!

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 11:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Universitas Darussalam Gontor untuk bekerjasama mengadakan seminar wacana Amandemen V UUD 1945.

Ajakan tersebut disampaikan oleh LaNyalla saat mengunjungi Ponpes Modern Darussalam Gontor Pusat, Ponorogo, Rabu malam (9/6).

LaNyalla hadir bersama Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Senator DKI Jakarta Sylviana Murni, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Dia juga ditemani Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.


Rombongan disambut salah satu Pimpinan Ponpes KH. Akrim Mariyat serta Adib Fuadi Nuriz, salah seorang ketua lembaga di pesantren tersebut.

"Saya sedang keliling ke kampus-kampus untuk menggugah para akademisi dan mahasiswa untuk memikirkan Indonesia yang lebih baik. Salah satu wacana yang kita gulirkan adalah amandemen ke-5," tutur LaNyalla.

Menurutnya, seminar atau Focus Grup Discussion tentang gagasan amandemen ke-5 UUD 1945 sudah dilakukan di beberapa kampus.

Antara lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tarakan, Kalimantan Utara; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya, Jawa Timur.

"Mungkin DPD juga bisa mengadakan seminar semacam itu di sini (Universitas Darussalam Gontor)," kata Senator asal Jawa Timur itu.

Diterangkan LaNyalla, gagasan amandemen dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres.

"Sebagai jelmaan dari utusan daerah yang sebelumnya bisa memajukan calon sama halnya dengan DPR yang merupakan representasi parpol, setelah amandemen hak utusan daerah dalam hal ini DPD jadi hilang. Itulah kemudian kita menggagas amandemen ke-5 konstitusi. Jadi permasalahan yang harus diselesaikan ada di hulu," katanya.

LaNyalla menilai elemen kampus dan pondok pesantren sangat penting. Karena negara ini lahir melalui kelompok dan perkumpulan civil society, bukan partai politik.

KH. Akrim Mariyat menyatakan kalau Pondok Pesantren Darussalam Gontor terbuka dengan diskusi atau seminar. Apalagi yang dibahas terkait kebangsaan.

"Gontor tidak berpartai. Di sini kita junjung tinggi Pancasila dengan kebhinekaannya. Yang pasti kita siap kalau sudah soal bangsa ini," ucapnya.

Selain bercerita sejarah pondok pesantren, Kiai Akrim juga menyinggung Universitas Darussalam Gontor yang hendak membuka Fakultas Kedokteran.

"Kita sudah ada Fakultas Ekonomi, Humaniora, Kesehatan, Dakwah dan Tarbiyah. Kedokteran sedang dirintis mau dibangun. Tanahnya sudah ada, dananya yang belum. Mungkin DPD bisa membantu hal itu untuk disampaikan ke kementerian terkait," jelas Kiai Akrim.

Acara kunjungan tersebut diakhiri dengan memberi bantuan hand sanitizer dan masker untuk ponpes.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya