Berita

Ilustrasi minuman beralkohol/Net

Politik

Berdampak Buruk Pada Masyarakat, PDUI Sepakat Ada Larangan Dalam RUU Minol

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 04:07 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Perhatian pembahasan rancangan Undang Undang Minuman Beralkohol (Minol) muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI).

Ketua bidang Hukum dan Advokasi PP PDUI Ade Armada S. mengatakan, minuman beralkohol (Minol) lebih banyak membawa dampak buruk kepada masyarakat.

Kata Ade, karena efek buruknya tidak ada dokter yang mengobati pasiennya dengan Minol.

“Bagi kalangan praktisi medis yang dilihat adalah yang lebih besar manfaatnya bagi seseorang. Dari sisi manfaat, minuman alkohol ternyata sedikit sekali dibanding kerugiannya yang sangat besar pada kondisi fisik, mental, emosi seseorang,” terang Ade di Jakarta, Rabu (9/6).

Mengingat Minol lebih banyak membawa dampak buruk, lanjut Ade, Dokter tidak menggunakan Minol sebagai terapi atau pengobatan.

Ade menegaskan, pihaknya setuju menggunakan kata larangan pada nama RUU Larangan Minol yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

“Kata larangan masih bisa diterima dari aspek medis karena itu tidak ada Dokter yang mengobati pasiennya dengan alkohol karena efek merugikannya lebih banyak,” tegasnya.

“Ada pilihan lain bagi Dokter untuk pengobatan tersebut yaitu dengan obat-obat tertentu di mana pasien tidak akan memperoleh kecuali dengan resep dokter, sehingga Dokter bisa mengawasi, mengontrol dan evaluasi efek-efek obat tersebut,” tandasnya.

Merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2016 ada tiga juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi Minol.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini juga menegaskan bahwa pemerintah menutup pintu investasi bagi penanaman modal atau investasi minuman keras /minuman beralkohol di Indonesia.

Hal tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Populer

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

UPDATE

BRI Tanjung Duren Serahkan Grand Prize Mobil Ke Pemenang Panen Hadiah Simpedes

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:37

Komite Eksekutif KAMI Usul Dibuat Dewan Vaksin Nasional untuk Pelototi Anggaran Rp 10 Triliun yang Dicairkan SMI

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:28

Akpol 91 Maknai 30 Tahun Mengabdi, Kapolda NTB Bagikan 1.000 Paket Bansos

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:26

Peneliti: Melonggarkan Pembatasan Covid-19 Berpotensi Ciptakan Strain Baru yang Kebal Vaksin

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:18

JPU Sudah Tepat Menolak Eksepsi Terdakwa Asusila di Lampung

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17

Bantu Myanmar Perangi Covid-19, Singapura Siap Kirim 200 Konsentrator Oksigen

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:59

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 di Yogyakarta

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:55

Terinspirasi Vaksinasi Door to Door BIN, Bupati Banjarnegara: Kegiatan Efektif dan Tidak Membuang Biaya

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:46

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,1 Persen Tahun 2021, Kenapa?

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:44

Herman Herry dan Ihsan Yunus Muncul di Analis Yuridis Tuntutan, Dapat Kuota Bansos dari Juliari Batubara

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:31

Selengkapnya