Berita

Bupati Merauke Romanus Mbaraka/RMOL

Politik

Ingin Punya Lumbung Pangan, Bupati Merauke: Rakyat Papua Tidak Ingin Merdeka, Tetapi Menanti Sejahtera

RABU, 09 JUNI 2021 | 23:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Stigma yang melekat pada tanah Papua sebagai wilayah konflik dan tidak aman adalah stigma yang menyesatkan.

Begitu dikatakan Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam diskusi bertajuk 'RUU Otsus Sejahterakan Rakyat Papua?' di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).

"Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat Papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia," kata Romanus.


Ditegaskan Romanus, orang Papua tidak memikirkan merdeka dan berpisah dari Indonesia.

Dia menegaskan bahwa  yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan  itu juga yang dia perjuangkan selama memimpin Merauke.

"Sehingga kebijakan saya menyekolahkan anak-anak Merauke di dunia, saya sedang dorong contoh di bidang IT, kedokteran, engginering,saya harus dorong. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia," terangnya.

Terkait kebijakan pemerintah pusat selama ini, Romanus memiliki catatan khusus. Dia menekankan setiap kebijakan harus dikontrol dari atas sampai ke bawah.

Dia lalu menyinggung program lumbung pangan nasional yang sebenarnya layak dibangun di Papua.

Untuk diketahui, lumbung Pangan nasional baru difokuskan pemerintah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sementara Papua, NTT dan Sumatera Selatan masih sebatas rencana.

"Dari presiden masuk ke kementerian lembaga sampai ke eksekutor bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti paskibraka, ini baru bisa. Dan yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

"Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan presiden sudah ada tetapi actionnya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini juga nol. Ini yang harus di-clearance dengan baik," kata Romanus lagi.

Soal pendekatan keamanan yang selama ini digaungkan pemerintah, Romanus berpendapat, semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Bagi dia, jika menggeneralisir masalah di Papua, sangatlah tidak rasional.

"Saya diskusi dengan pangdam, kapolda, kita ini kirim pasukan besar padahal untuk melawan warga negara, kita mengirim serdadu kita yang terlatih, ini dunia menertawakan kita, kita harus melihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik," demikian Romanus.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya