Berita

Bupati Merauke Romanus Mbaraka/RMOL

Politik

Ingin Punya Lumbung Pangan, Bupati Merauke: Rakyat Papua Tidak Ingin Merdeka, Tetapi Menanti Sejahtera

RABU, 09 JUNI 2021 | 23:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Stigma yang melekat pada tanah Papua sebagai wilayah konflik dan tidak aman adalah stigma yang menyesatkan.

Begitu dikatakan Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam diskusi bertajuk 'RUU Otsus Sejahterakan Rakyat Papua?' di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).

"Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat Papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia," kata Romanus.


Ditegaskan Romanus, orang Papua tidak memikirkan merdeka dan berpisah dari Indonesia.

Dia menegaskan bahwa  yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan  itu juga yang dia perjuangkan selama memimpin Merauke.

"Sehingga kebijakan saya menyekolahkan anak-anak Merauke di dunia, saya sedang dorong contoh di bidang IT, kedokteran, engginering,saya harus dorong. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia," terangnya.

Terkait kebijakan pemerintah pusat selama ini, Romanus memiliki catatan khusus. Dia menekankan setiap kebijakan harus dikontrol dari atas sampai ke bawah.

Dia lalu menyinggung program lumbung pangan nasional yang sebenarnya layak dibangun di Papua.

Untuk diketahui, lumbung Pangan nasional baru difokuskan pemerintah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sementara Papua, NTT dan Sumatera Selatan masih sebatas rencana.

"Dari presiden masuk ke kementerian lembaga sampai ke eksekutor bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti paskibraka, ini baru bisa. Dan yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

"Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan presiden sudah ada tetapi actionnya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini juga nol. Ini yang harus di-clearance dengan baik," kata Romanus lagi.

Soal pendekatan keamanan yang selama ini digaungkan pemerintah, Romanus berpendapat, semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Bagi dia, jika menggeneralisir masalah di Papua, sangatlah tidak rasional.

"Saya diskusi dengan pangdam, kapolda, kita ini kirim pasukan besar padahal untuk melawan warga negara, kita mengirim serdadu kita yang terlatih, ini dunia menertawakan kita, kita harus melihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik," demikian Romanus.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya