Berita

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kata Cak Imin, Pemulihan Ekonomi Sulit Terwujud Gara-gara Utang BUMN

RABU, 09 JUNI 2021 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perekonomian nasional akan benar-benar terpuruk bila pemerintah tidak bisa mengantisipasi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah membengkak.

Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar, utang BUMN adalah problem yang selama ini terus terjadi dan harus segera dievaluasi.

“Saya pikir perlu segera melakukan terobosan dan evaluasi mendalam. Jangan sampai BUMN kebanggaan kita malah terpuruk begini,” tegas Cak Imin, sapaan Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, selain utang menggunung, ekonomi kian terpuruk dengan adanya Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir ini membuat pendapatan hampir seluruh BUMN tergerus oleh utang luar negeri. Sementara, jumlah utang jatuh tempo juga jumlahnya tak sedikit.

“Tentu saja kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit. Padahal kita semua sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pendemi,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menilai perlu ada upaya signifikan dalam menyelamatkan sejumlah BUMN. Suntikan dana bantuan modal kerja melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga diyakini tidak cukup untuk memperbaiki keuangan perseroan.

"Harus segera dipelajari strukturnya (utang) bagaimana, dan juga bagaimana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat. Jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Beberapa perusahaan pelat merah kini terlilit utang mencapai Rp 1.682 triliun pada periode Januari sampai September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp 1.393 triliun pada 2019.

Sedikitnya ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam periode tersebut. Di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp 4,1 triliun. Adapula PT PLN yang terlilit hingga Rp 500 triliun dan Garuda Indonesia ditaksir mencapai Rp 70 triliun.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya