Berita

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PKS, Anis Byarwati/Net

Politik

Anis Byarwati: Ekonomi Sedang Tertatih Untuk Bangkit Malah Dihantam Kenaikan PPN!

RABU, 09 JUNI 2021 | 22:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen. Rencana ini menuai kritik dari DPR.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai rencana kebijakan itu bakal membuat rakyat sengsara di tengah situasi yang belum pasti karena pandemi Covid-19 masih mewabah di dunia.

"Terus terang saya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertatih-tatih untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN," ucap Anis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Legislator dari Fraksi PKS ini mempertanyakan keberpihakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, Anis melihat ada beberapa keputusan yang justru menguntungkan masyarakat kelas menengah atas tapi di sisi yang lain merugikan kelas bawah seperti rencana kenaikan PPN ini.

"Kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Dampak yang utama adalah menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail," katanya.

Anis menegaskan, menaikkan tarif pajak bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara yang morat-marit dihantam pandemi Covid-19 selama setahun lebih.

Karena itu dia meminta agar pemerintah tidak mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Karena menurutnya itu akan mencederai rasa keadilan yang menjadi asas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Maka dari itu dia menyimpulkan rencana kenaikan PPN sanagt bertolak belakang dengan kebijakan pemulihan ekonomi. Karena, PPN merupakan satu sektor pajak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Kita masih ingat bahwa Pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas,” tegasnya.

"Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN.  Bahkan lebih bagus lagi kalau pemerintah menurunkan PPN dari 10 persen ke 5 persen. Ini bisa membantu menaikkan daya beli," tandas Anis.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya