Berita

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PKS, Anis Byarwati/Net

Politik

Anis Byarwati: Ekonomi Sedang Tertatih Untuk Bangkit Malah Dihantam Kenaikan PPN!

RABU, 09 JUNI 2021 | 22:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen. Rencana ini menuai kritik dari DPR.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai rencana kebijakan itu bakal membuat rakyat sengsara di tengah situasi yang belum pasti karena pandemi Covid-19 masih mewabah di dunia.

"Terus terang saya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertatih-tatih untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN," ucap Anis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).


Legislator dari Fraksi PKS ini mempertanyakan keberpihakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, Anis melihat ada beberapa keputusan yang justru menguntungkan masyarakat kelas menengah atas tapi di sisi yang lain merugikan kelas bawah seperti rencana kenaikan PPN ini.

"Kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Dampak yang utama adalah menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail," katanya.

Anis menegaskan, menaikkan tarif pajak bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara yang morat-marit dihantam pandemi Covid-19 selama setahun lebih.

Karena itu dia meminta agar pemerintah tidak mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Karena menurutnya itu akan mencederai rasa keadilan yang menjadi asas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Maka dari itu dia menyimpulkan rencana kenaikan PPN sanagt bertolak belakang dengan kebijakan pemulihan ekonomi. Karena, PPN merupakan satu sektor pajak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Kita masih ingat bahwa Pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas,” tegasnya.

"Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN.  Bahkan lebih bagus lagi kalau pemerintah menurunkan PPN dari 10 persen ke 5 persen. Ini bisa membantu menaikkan daya beli," tandas Anis.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya