Anis Byarwati: Ekonomi Sedang Tertatih Untuk Bangkit Malah Dihantam Kenaikan PPN!

Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen. Rencana ini menuai kritik dari DPR.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai rencana kebijakan itu bakal membuat rakyat sengsara di tengah situasi yang belum pasti karena pandemi Covid-19 masih mewabah di dunia.

"Terus terang saya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertatih-tatih untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN," ucap Anis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Legislator dari Fraksi PKS ini mempertanyakan keberpihakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, Anis melihat ada beberapa keputusan yang justru menguntungkan masyarakat kelas menengah atas tapi di sisi yang lain merugikan kelas bawah seperti rencana kenaikan PPN ini.

"Kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Dampak yang utama adalah menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail," katanya.

Anis menegaskan, menaikkan tarif pajak bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara yang morat-marit dihantam pandemi Covid-19 selama setahun lebih.

Karena itu dia meminta agar pemerintah tidak mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Karena menurutnya itu akan mencederai rasa keadilan yang menjadi asas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Maka dari itu dia menyimpulkan rencana kenaikan PPN sanagt bertolak belakang dengan kebijakan pemulihan ekonomi. Karena, PPN merupakan satu sektor pajak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Kita masih ingat bahwa Pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas,” tegasnya.

"Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN.  Bahkan lebih bagus lagi kalau pemerintah menurunkan PPN dari 10 persen ke 5 persen. Ini bisa membantu menaikkan daya beli," tandas Anis.