Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa/Net

Politik

PILPRES 2024

Dorong Lebih Dari 2 Paslon, Nasdem Tak Masalah Berkoalisi Dengan Partai Mana

RABU, 09 JUNI 2021 | 18:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai akan lebih baik jika diikuti lebih dari dua pasang calon (Paslon).

"Belajar dari dua kali penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua paslon, menimbulkan efek negatif dengan terjadinya polarisasi di masyarakat. Dan jika lebih dari dua paslon, memungkinkan masyarakat punya banyak alternatif pilihan," kata Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa, Rabu (9/6).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu manjelaskan, secara matematis dengan ambang batas 20 persen, Pilpres 2024 sangat memungkinkan menghadirkan tiga pasang capres.


"Jika asumsi presidential threshold 20 persen itu bisa menghadirkan lima paslon, sehingga jika tiga paslon sangat memungkinkan," kata Saan.

Dia menjelaskan, Nasdem sendiri tidak mempersoalkan dengan partai politik mana akan berkoalisi.

"Dengan parpol mana pun, Nasdem tidak masalah dalam berkoalisi. Yang terpenting bagi Nasdem memiliki kesamaan visi dan komitmen kebangsaan yang sama," ujar Saan.

Saan juga mengatakan, untuk mendapat calon pemimpin 2024, Nasdem berencana akan menggelar konvensi capres. Lewat proses rekrutmen secara terbuka, nantinya konvensi akan menghasilkan pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Selain bertanggung jawab kepada publik, publik juga bisa terlibat dari awal. Bukan hanya ketika sudah ada pasangan capres," tegasnya.

"Melalui konvensi, kami ingin melahirkan calon presiden dan kelak jadi presiden memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, kapabilitas yang sangat memadai, dan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya terkait berbagai kebijakan dan program," ucap Saan melanjutkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya