Berita

Peta sebaran PSN di seluruh wilayah Indonesia per September 2019/Repro

Politik

PSN Penyebab Utang BUMN Menggunung, PDIP: Kalau Berharap Ke Pemerintah Ratusan Tahun Baru Terbangun!

RABU, 09 JUNI 2021 | 15:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyentuh angka Rp 851,160 triliun atau sekitar 59,65 milyar dollar Amerika Serikat (kurs Rp 14.400), dianggap wajar oleh DPR fraksi PDI Perjuangan.

Anggota Komisi VI DPR fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan, utang BUMN yang menggunung akibat proyek strategis nasional (PSN) adalah hal yang wajar.

Pasalnya ia memandang, realisasi PSN tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sifatnya hanya jadi pendukung atau supporting.


"Proyek-proyek itu kalau mengharapkan pemerintah perlu ratusan tahun untuk bisa dibangun," ujar Deddy saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Deddy mengajak semua pihak untuk sepakat dengan satu perspektif, yaitu menanggap PSN sebagai satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem dan konektivitas ekonomi domestik.

Karena itu dia menekankan tentang pembiayaan PSN yang secara tidak langsung menuntut BUMN mencari alternatif pembiayaan. Misalnya dari perbankan atau sindikasi perbankan, investor murni maupun strategic investor. Ada juga dengan penerbitan berbagai macam model obligasi atau bond (utang).

"Itu hal yang wajar saja bagi korporasi atau BUMN. Harap diingat bahwa bukan hanya utang BUMN saja yang bertambah tetapi juga aset mereka tumbuh secara signifikan," paparnya.

"Dan dalam jangka panjang BUMN tentu akan diuntungkan, gerak dan skala ekonomi nasional bertumbuh, lapangan pekerjaan bertambah dan negara mendapatkan keuntungan," demikian Deddy menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya