Berita

Peta sebaran PSN di seluruh wilayah Indonesia per September 2019/Repro

Politik

PSN Penyebab Utang BUMN Menggunung, PDIP: Kalau Berharap Ke Pemerintah Ratusan Tahun Baru Terbangun!

RABU, 09 JUNI 2021 | 15:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyentuh angka Rp 851,160 triliun atau sekitar 59,65 milyar dollar Amerika Serikat (kurs Rp 14.400), dianggap wajar oleh DPR fraksi PDI Perjuangan.

Anggota Komisi VI DPR fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan, utang BUMN yang menggunung akibat proyek strategis nasional (PSN) adalah hal yang wajar.

Pasalnya ia memandang, realisasi PSN tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sifatnya hanya jadi pendukung atau supporting.


"Proyek-proyek itu kalau mengharapkan pemerintah perlu ratusan tahun untuk bisa dibangun," ujar Deddy saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Deddy mengajak semua pihak untuk sepakat dengan satu perspektif, yaitu menanggap PSN sebagai satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem dan konektivitas ekonomi domestik.

Karena itu dia menekankan tentang pembiayaan PSN yang secara tidak langsung menuntut BUMN mencari alternatif pembiayaan. Misalnya dari perbankan atau sindikasi perbankan, investor murni maupun strategic investor. Ada juga dengan penerbitan berbagai macam model obligasi atau bond (utang).

"Itu hal yang wajar saja bagi korporasi atau BUMN. Harap diingat bahwa bukan hanya utang BUMN saja yang bertambah tetapi juga aset mereka tumbuh secara signifikan," paparnya.

"Dan dalam jangka panjang BUMN tentu akan diuntungkan, gerak dan skala ekonomi nasional bertumbuh, lapangan pekerjaan bertambah dan negara mendapatkan keuntungan," demikian Deddy menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya