Ketua Komisi VI: Utang BUMN Rp 851 Triliun Memang Berpotensi Macet, Yang Lain Digaransi Pemerintah

Catatan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 59,65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 851,160 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar) dianggap sebagai utang macet oleh Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza.

Menurutnya, nilai utang yang diungkap dari catatan Bank Indonesia tersebut merupakan hal yang lazım dalam dunia bisnis, apalagi perusahaan BUMN. Namun, utang yang berpotensi macet tersebut ada pada sektor karya.

"Utang yang jumlahnya Rp 800 triliun lebih itu utang-utang yang berpotensi untuk macet," ujar Faisol saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Komisi VI DPR, lanjut Faisol, melihat sejumlah utang BUMN yang digaransi pemerintah karena masih eligible dan memungkinkan untuk dibayar secara sehat. Sehingga angka besar Rp 851,160 triliun bukan jadi tolak ukurnya.

"Jangan dilihat dulu jumlahnya,” imbuhnya.

Politisi PKB ini meyakini, utang BUMN tidak akan menjadi masalah apabila kondisi keuangan perusahaan baik, khususnya saat pandemi Covid-19 diprediksi mereda mulai tahun depan.

"Jadi menurut saya sejauh perusahaan BUMNnya sehat, sejauh bisnis modalnya punya masa depan setelah pandemi Covid-19 ini akan terlihat biasa-biasa saja,” katanya.

Lebih lanjut, Faisol menyebutkan dua perusahaan plat merah yang dinilainya akan bangkit saat kondisi pandemi membaik. Di antaranya Garuda Indonesia dan PT. Waskita Karya.

“Pemerintah sedang menyiapkan upaya-upaya yang bisa membantu paling tidak meringankan arus keuangan mereka. Misalnya, Waskita Karya yang sekarang dimasukkan dalam skema program SWF (Sovereign Wealth Fund) misalnya," ungkap Faisol.

"Itu sudah sangat membantu. Memang belum tuntas, tapi sudah sangat membantu. Jadi wajar saja menurut saya perusahaan-perusahaan yang miliki utang. Tapi sebetulnya kalau keuangannya sehat kan enggak masalah,” tutupnya.