Politisi Senior PDIP: Orang Mau Bermanuver Silakan Saja, Tapi Penentuan Capres Tak Seperti Kepala Daerah

Sosok calon presiden di Pemilu 2024 yang bakal diusung PDI Perjuangan masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, ada dua nama yang kini tengah disoroti, yaitu Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Isu santer belakangan ini membahas soal peluang keduanya maju di panggung Pilpres dan perang urat saraf antara anggota partai yang mendukung Puan ataupun Ganjar.

Perihal ini ikut disinggung oleh politisi senior PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Ia tidak mempersoalkan kisruh yang terjadi antara kubu Ganjar dan Puan.

Sebabnya Menpan RB ini berpatokan pada UU 2/2008 yang menyatakan bahwa penentuan pasangan capres dan cawapres adalah hak dan kewenangan parpol atau gabungan parpol.

"Lihat UU masih begitu, sekarang orang mau malang melintang, mau jadi populer, kuncinya nanti didukung parpol atau gabungan parpol tidak?" ujar Tjahjo usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Selain itu, mantan anggota Komisi XI DPR ini juga menyinggung ikhwal manuver yang dilakukan oleh kader partai jika ingin maju ke panggung politik. Menurutnya, itu merupakan hal biasa dan sah dilakukan.

Akan tetapi ia menggarisbawahi, capres harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol, berbeda halnya dengan calon kepala daerah yang bisa maju melalui jalur independen.

"Kalau saya sah-sah aja, orang mau bermanuver silakan saja. Tapi nanti yang berhak usulkan capres-cawapres, bisa satu parpol atau gabungan parpol," ucapnya.

"Karena ini adalah domain parpol untuk tentukan siapa capres. Kalau kepala daerah kan ada yang independen,” tambah Tjahjo.