Berita

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo/Net

Politik

Pandemi Jadi Momen Kembangkan Produk Dalam Negeri, Ketua MPR Minta Pemerintah Setop Impor Alkes

SELASA, 08 JUNI 2021 | 15:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sudah saatnya pemerintah menghentikan ketergantungan penyediaan alat kesehatan dari negara lain. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah perhatian serius pemerintah terhadap perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sehingga Indonesia bisa bisa menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri.

"Di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, lewat keterangannya, Selasa (8/6)


Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, pada 2021 pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan yang sangat besar, hampir Rp 300 triliun.

Menurut Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab), merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit milik pemerintah dalam APBN 2019 sekitar Rp 9 triliun. Pada 2020 meningkat menjadi Rp 18 triliun karena pandemi Covid-19.

"Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta, total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun. Sangat disayangkan jika anggaran pengadaan alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alkes luar negeri,” urainya.

Kemudian, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, lanjut Bamsoet, kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan. Sebanyak 90 persen dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan.

Tantangannya, pemerintah harus terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi.

"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan. Sehingga bisa terealisasi, dan tidak berakhir di atas kertas saja,” terangnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, hasil riset Patients Beyond Borders memperlihatkan warga Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri. Peningkatannya cukup tajam, dari 350 ribu warga yang berobat ke luar negeri pada 2006 menjadi 600 ribu pada 2015.

Total pengeluaran per tahun sebagian penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai 11,5 miliar dolar AS, 80 persennya dihabiskan di Malaysia.

"Selain karena biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya yang sangat lengkap," jelas Bamsoet.

Padahal dengan sumber daya manusia dan sumber daya rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat.

"Bahkan Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam wisata medis, menjadi tempat yang nyaman bagi warga dunia berobat,” demikian Bamsoet.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya