Berita

Tanah suci Mekkah/Net

Politik

Ketua Komisi VIII Jawab Isu Dana Haji Dipakai Infrastruktur: Belum Ada Investasi Tanah Dan Bangunan

SELASA, 08 JUNI 2021 | 15:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemanfaatan dana haji untuk investasi yang disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin seketika memunculkan anggapan dari publik. Yang paling ramai dibincangkan adalah isu dana haji digunakan untuk proyek infrastruktur.

Mendengar isu tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar. Karena menurutnya, sampai saat ini tidak ada pembahasan soal izin pemanfaatan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Enggak ada (izin dana haji diinvestasi infrastruktur)," tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/6).


Dijelaskan Yandri, pengelolaan dan penggunaan dana simpanan calon jemaah haji dikelola secara prudent dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang antara lain di dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada UU 34/2014 tersebut, Yandri menyebutkan aturan itu menegaskan soal penggunaan dana simpanan calon jemaah haji yang hanya boleh diletakkan pada bidang-bidang usaha syariah.

"Perintah UU 34/2014 itu untuk investasi syariah, penempatan di bank syariah, kemudian pembelian surat berharga syariah dan pembelian emas, itu perintah UU, jadi enggak ada untuk infrastruktur," terangnya.

Sebagai pelaksanaan dari UU 34/2014, Yandri menjelaskan bahwa BPKH menerbitkan Peraturan BPKH 5/2018. Di mana, peraturan ini menjelaskan lebih rinci soal mekanisme investasi.

Salah satu pasal yang ditengarai berkaitan dengan desas-desus investasi infrastruktur dengan menggunakan dana haji, adalah Pasal 15 ayat 1 huruf e.

Pasal tersebut berbunyi: "Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa: usaha sendiri; penyertaan modal; pemilikan saham; kerjasama investasi; investasi tanah dan/atau bangunan; dan investasi langsung lainnya.

Ditegaskan Yandri, bahwa sampai saat ini tidak ada investasi dana haji dalam bentuk tanah atau bangunan. Semua investasi, masih dilaksanakan mengacu UU 34/2014.

"Sampai sekarang belum ada yang investasi tanah atau bangunan," tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya