Kepolisian ibukota Finlandia, Helsinski dilaporkan telah melakukan operasi pengumpulan data intelijen selama bertahun-tahun yang menargetkan minoritas Roma.
Departemen Kepolisian Helsinski disebutkan telah memisahkan data komunitas Roma Finlandia dan melacak pergerakannya ketika di ibukota dari 2013 hingga 2015.
Mengutip media lokal Yle, Sputnik pada Selasa (8/6) melaporkan, polisi mencatat kendaraan dan lingkaran sosial di antara komunitas Roma, termasuk catatan senjata yang mereka bawa.
Polisi berdalih, langkah tersebut dibenarkan untuk menghindari konflik kekerasan antara etnis Roma atau juga dikenal Gipsi, termasuk penembakan di tempat umum.
Dewan Kepolisian Nasional Finlandia memberikan teguran kepada Kepolisian Helsinski atas operasi intelijen yang dianggap bermasalah tersebut. Dewan mengatakan tindakan itu tidak sesuai dengan perilaku kepolisian.
"Praktik yang hanya menargetkan satu kelompok populasi tidak dapat menjadi bagian dari operasi polisi normal. Operasi semacam ini harus selalu didukung oleh manajemen informasi, fenomena konkret dan investigasi yang sedang berlangsung. Hak individu tidak boleh dilanggar jika hanya berdasarkan latar belakang etnis," ujar Asisten Komisaris Polisi Dewan Kepolisian Nasional, Pekka-Matias Vaisanen.
Tetapi dewan tidak menyebut kepolisian melakukan diskriminasi etnis sebagaimana yang disyaratkan oleh UU Non-Diskriminasi.
"Operasi didasarkan pada undang-undang dan peraturan, dan sebagai premis, itu memiliki tujuan yang dapat diterima dan cara yang diadopsi oleh petugas polisi untuk mencapai tujuan tampaknya proporsional. Meskipun pilihan individu sebagai target tindakan dipengaruhi oleh dugaan asal etnis mereka, ini bukan satu-satunya atau alasan penting di balik tindakan yang diambil,†jelas Vaisanen.
Sebagai tindak lanjut dewan memanggil Departemen Kepolisian Helsinki untuk menghormati non-diskriminasi dan mematuhi larangan profil etnis dalam semua operasi polisi di masa depan.
Komunitas Roma Finlandia berjumlah sekitar 10 ribu orang. Selama lebih dari ratusan tahun, mereka menghadapi tindakan diskriminasi, termasuk dalam ekonomi dan pendidikan.
